Rp100 Miliar Anggaran Berhasil Disisir, Pemprov Kembali Cek Alokasi DID 2021

H. Amry Rakhman (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan penyisiran anggaran sekitar Rp100 miliar untuk dana pendamping vaksinasi termasuk membayar utang program/kegiatan 2020. Untuk mendukung vaksinasi, TAPD telah melakukan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 4 persen atau sekitar Rp60 miliar sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 233 Tahun 2020.

Namun, belakangan muncul lagi Surat Edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan No. SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021. Intinya meminta Pemda melakukan refocusing DAU minimal 8 persen untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan penanganan Covid-19.

Iklan

Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., mengatakan menindaklanjuti surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu tersebut, pihaknya berkomunikasi lagi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB. Termasuk akan melihat kembali alokasi penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) 2021.

‘’DID ada perubahan persentasenya. 30 persen ke Covid ditegaskan sesuai surat edaran itu. Nanti saya cek lagi DID ini. Kemarin kita distribusikan ke mana saja. Kita atur lagi,’’ kata Amry dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 12 Februari 2021.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB, DID yang diperoleh Pemprov tahun 2021 sebesar 68,52 miliar. Secara keseluruhan, total DID untuk Pemprov dan 10 Pemda kabupaten/kota tahun 2021 sebesar Rp362,8 miliar.

Dengan rincian, Pemprov NTB sebesar Rpp68,52 miliar, Bima Rp37,47 miliar, Dompu Rp26,43 miliar, Lombok Barat Rpp35,57 miliar, Lombok Tengah Rp36,05 miliar, Lombok Timur Rp10,19 miliar, Sumbawa Rp26,38 miliar, Kota Mataram Rp30,24 miliar, Kota Bima Rp30,02 miliar, Sumbawa Barat Rp25,05 miliar dan Lombok Utara Rp36,84 miliar.

Amry menjelaskan refocusing DAU atau DBH sebesar 4 persen sesuai PMK sebelumnya sudah dilakukan sejak seminggu yang lalu hingga minggu kemarin. Hasil penyisiran yang dilakukan terhadap seluruh belanja OPD, sekitar Rp100 miliar lebih.

‘’Hasil penyisiran sudah terkumpul sekitar seratusan miliar, Rp100 miliar lebih. Lalu bagaimana kita sikapi dan tindaklanjuti, surat edaran yang meminta refocusing lagi DAU atau DBH minimal  8 persen,  saya diskusi lagi dengan BPKAD dan OPD yang lain,’’ ujarnya.

Besar DAU yang akan diperoleh Pemprov NTB tahun 2021 sebesar Rp1,52 triliun lebih. Artinya, jika dilakukan refocusing sebesar 8 persen, maka nilainya lebih dari Rp121,6 miliar lebih.

Apakah refocusing DAU tersebut tidak berpengaruh terhadap pembayaran gaji dan tunjangan PNS? Amry memastikan tak terganggu. Karena ada DAU yang masih bisa dilakukan refocusing.

‘’DAU yang bebas itu, yang bisa kita potong lagi. Kalau menyangkut tentang gaji, tunjangan yang dibiayai dengan DAU maka tak diganggu,’’ terangnya.

Ia menambahkan, refocusing DAU atau DBH sebesar 8 persen, juga berlaku di kabupaten/kota. Hanya saja, kata Amry, ke depannya, perlu koordinasi dan konsolidasi dengan Pemda kabupaten/kota mengenai apa yang ditangani.

‘’Di tingkat kabupaten/kota tangani apa, provinsi tangani apa. Sehingga itulah yang perlu kita koordinasi. Dinas Kesehatan sudah juga punya komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Apanya yang perlu dikoordinasikan,’’ terangnya.

Dalam surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan maupun surat Menteri Keuangan, petunjuknya masih bersifat makro. Di mana, anggaran hasil refocusing tersebut akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 seperti monitoring dan evaluasi (monev),  pengamanan, dan pendampingan.

‘’Tapi apa rinciannya, tak disebut dalam PMK maupun dalam surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan. Makanya kita perlu koordinasi dan konsolidasi dengan kabupaten/kota,’’ kata Amry. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional