Rp 48 Miliar Dana LPDB Mandek di NTB

Mataram (Suara NTB) – Pada tahun 2000-2007 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM RI menyalurkan dana bergulir sebesar Rp 58,5 miliar. Sampai saat ini, sudah disetorkan sebanyak Rp 10,1 miliar. Tunggakan masih tersisa sebesar Rp 48,4 miliar.

Dana yang masih mengendap di koperasi ini, akan terus ditagih oleh Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI. Tidak ada pemutihan, kata Direktur Utama LPDB, Drs. Braman Setyo, M.Si usai pembukaan kegiatan Pengalihan Dana Bergulir Provinsi NTB di Mataram, Rabu, 8 November 2017 kemarin.

Iklan

Pada kegiatan ini, hadir ratusan peserta dari unsur UMKM, koperasi, dinas yang membidangi koperasi di kabupaten/kota di NTB. Braman Setyo hadir bersama sejumlah jajaran, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM.

Kementerian Koperasi dan UKM RI dulunya menggulirkan dana kepada seratusan koperasi di NTB. Tetapi hanya beberapa di antaranya yang melaksanakan kewajibannya mengembalikan dana tersebut. Karena itu, Braman berpesan, sekaligus mendorong dinas koperasi dan UMKM yang ada di daerah ini untuk ikut aktif melakukan penagihan.

Dana bergulir yang mandek tersebut, umumnya tertahan di koperasi. Biasanya, anggota koperasi mengembalikan secara cicil, tetapi tidak dikembalikan lagi kepada LPDB, tetapi digulirkan kembali kepada anggota lain. Itulah yang mengakibatkan mandek.

LPDB adalah lembaga penyedia dana lunak dengan margin pengembalian sebesar 6 persen untuk koperasi dan 4,5 persen untuk UMKM. LPDB saat ini menyediakan sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk digulirkan kepada koperasi. Dana Rp 450 triliun dialokasikan untuk koperasi berbasis syariah dan sisanya untuk koperasi konvensional dan UMKM.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi NTB, dengan dorongan Gubernurnya, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang dinilai sangat bersemangat membangun koperasi syariah. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. L. Saswadi, MM, terdapat 500 koperasi syariah yang akan diwujudkan oleh pemerintah provinsi ini.

LPDB membuka ruang khusus, koperasi-koperasi syariah dimaksud untuk meminjam dana lunak yang telah disiapkan.

“Itu dana yang tidak kecil, silahkan diakses. Kami sangat mendukung semangat Bapak Gubernur untuk mengembangkan koperasi syariah. Manfaatkan dana yang kami sediakan. Ini provinsi terbesar jumlah koperasi syariahnya, kita tidak melihat kuota untuk pemberian dana bergulir, selama layak dan mampu mengembalikannya,” ujarnya.

Selain itu, kepala dinas juga melaporkan ada 648.000 jumlah pelaku UMKM di provinsi ini. Bila saja dari jumlah tersebut jelas dia by name by address, LPDB juga tak ragu menyalurkan dana lunaknya untuk mendukung para pelaku UMKM dimaksud.

“Kalau betul-betul bagus, ajukan kepada kami. Tetapi harus jelas by name by address-nya,” demikian dorongan Braman.

Secara nasional, Rp 3,2 triliun total plafon dana bergulir program Kementerian Koperasi dari tahun 2000 hingga 2007. Namun setelah dilakukan apraisal tahun 2009, akhirnya didapatkan potensi dana yang dapat dikembalikan jumlahnya 1,2 triliun. Dan sampai sekarang, dana yang sudah dialihkan ke LPDB-KUMKM sebesar Rp 894 miliar dari  dari Rp 1,2  triliun. (bul)