Rp 14,4 Miliar DAU KLU Jadi Silpa

Tanjung (Suara NTB) – Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD P 2016 lalu oleh pemerintah pusat dibayarkan kembali. Dari 4 bulan DAU yang tertunda, jatah 2 bulan (September – Oktober) diketahui sudah masuk lagi di kas daerah (kasda).

Kepada Suara NTB, Minggu, 27 November 2016, Plt. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Hairil Anwar, mengakui alokasi DAU yang sempat ditunda Kementerian Keuangan dialokasikan kembali. Besar yang masuk sesuai dengan jumlah yang ditunda, yakni Rp 7,2 miliar per bulan, atau sebesar Rp 14,4 miliar. Sedangkan sisa 2 bulan lagi (November-Desember) akan dialokasikan lagi pada tahun 2017.

Iklan

“Benar, DAU yang ditunda sudah masuk lagi untuk 2 bulan. Anggaran itu otomatis masuk sebagai Silpa, karena masuknya melewati periode pembahasan APBD Perubahan 2016,” ungkapnya.

Hairil Anwar menerangkan, anggaran 2 bulan DAU yang sudah dicairkan pusat masuk dalam pembahasan RAPBD murni 2017, sedangkan pengganti yang belum cair atau akan masuk di 2017 akan masuk ke komponen Silpa, sehingga dana baru akan dibahas kembali RAPBD P 2017.

Ia juga memastikan, untuk anggaran tahun 2017, Kemenkeu tidak lagi memberlakukan pemotongan DAU.

Hanya saja, untuk komponen DAK (Dana Alokasi Khusus), daerah harus mengalami pemotongan yang cukup signifikan.

Terpisah, Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH., mendorong realisasi anggaran ke depannya ditingkatkan lagi. Upaya ini diburuhkan guna menghindari kemungkinan sanksi berupa pemotongan DAK sebagaimana dialami KLU pada Tahun 2017.

Ardianto menerangkan, berdasarkan hasil konsultasi Banggar ke Kemenkeu beberapa waktu lalu, diketahui pemotongan DAK salah satunya disebabkan realisasi anggaran yang rendah. Subdit DAK dan DAU pada Kementerian Keuangan menyimpulkan serapan anggaran KLU sangat rendah, sehingga besaran kucuran DAK terkoreksi.

  Tingkatkan PAD, KSB Mulai Lengkapi Sarpras Pariwisata

“Memang ini berlaku secara nasional. Namun ada 2 hal yang jadi penyebab, yaitu realisasi DAK tahun 2016 rendah dan proposal yang diajukan tidak sinkron dengan kebijakan strategis pusat,” ungkapnya.

Banggar berharap, eksekutif bisa memperbaiki kinerja serapan anggaran. Eksekusi anggaran pada periode APBD murni lebih dipercepat, dan tidak terlambat seperti yang berlaku di peridoe APBD murni 2016. Penegasan yang fisampaikan Kemenkeu, bahwa seandainya pola serapan anggaran terulang seperti tahun 2016 ini, potensi rasionalisasi DAK tahun 2018 akan terulang kembali.

“Kalau bahasa kerennya penundaan dan pemotongan anggaran sebesar 62 persen lebih dari total DAK tahun 2016 itu merupakan sanksi bagi eksekutif. Saya harap, eksekutif tidak perlu gengsi mengakui ini sebagai sanksi, justru ini kita gunakan untuk lebih memacu diri,” tandasnya. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here