Rotasi Tiga Staf Ahli Jadi Kepala OPD, Gubernur Mengaku Tak Punya Banyak Pilihan

Gubernur NTB,  H. Zulkieflimansyah saat berbincang dangan Sekda NTB, H. Rosiady H. Sayuti dan innvestor di Ruang Tunggu Gubernur, Jumat, 28 September 2018 siang. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc mengatakan rotasi tiga staf ahli menjadi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan segera dilakukan setelah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Gubernur mengaku tak punya banyak pilihan pejabat yang akan ditempatkan mengisi tiga jabatan pimpinan OPD yang lowong selain tiga staf ahli yang ada saat ini.

‘’Kenapa yang tiga (staf ahli), karena yang tersedia cuma yang tiga itu. Kecuali kalau ada empat, kita bisa milih. Ini kan kosong tiga (kepala OPD), yang ada cuma tiga,’’ kata Dr. Zul dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat, 28 September 2018 siang.

Iklan

Ia mengatakan, tetap berhati-hati dalam menempatkan pejabat yang akan menduduki pimpinan OPD. Saat ini ada tiga jabatan Kepala OPD yang lowong, yakni Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Perpustakaan dan Arsip.

Gubernur akan merotasi tiga staf ahli yang ada saat ini menjadi Kepala OPD yang lowong tersebut.  Staf Ahli Gubernur itu, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. Sebelum dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Nurhandini merupakan Kepala Dikes NTB.

Selain itu, ada juga Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Ir. Hj. Hartina, MM. Hartina sebelumnya menjabat Kepala DP3AP2KB. Kemudian, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Dr. H. Manggaukang Raba, MM. Sebelumnya Manggaukang merupakan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB.

‘’Semua harus hati-hati. Tapi jangan trial by press juga. Kecuali kalau kita punya banyak pilihan. Kalau lima yang tersedia, kemudian kita bisa milih, bisa. Sekarang yang tersedia cuma tiga, iya sudah. Kecuali kalau ada pilihan,’’ kata gubernur.

Gubernur mengatakan, hanya akan merotasi tiga staf ahli saja untuk mengisi tiga jabatan pimpinan OPD yang sudah lama lowong. Ia menegaskan, tidak akan mengganti pejabat secara sembarangan sebelum waktunya.

Sesuai aturan, gubernur diperbolehkan melakukan mutasi enam bulan setelah dilantik. Apa yang dilakukan dalam waktu dekat ini hanya merotasi atau memindahkan pejabat yang eselonnya sama.

‘’Sekarang yang ada saja, yang eselonnya sama. Tinggal dipindah. Sesegera mungkin. Suratnya sudah diajukan ke Kemendagri. Mudah-mudahan segera (keluar). Karena ndak ribet, eselonnya sama,’’ tandas Dr.Zul. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here