Rombak Tim Pemberantasan Perusakan Hutan, Gubernur Moratorium Izin Keluar Kayu dari NTB

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menggelar rapat terbatas dengan Forkopimda NTB membahas masalah illegal logging dan perambahan hutan di Pendopo Gubernur, Sabtu (24/10) malam. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M. Sc., memutuskan melakukan moratorium pemberian izin keluar kayu dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kebijakan moratorium pemberian izin keluar kayu dari NTB ini disepakati dalam rapat terbatas bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB yang bertempat di Pendopo Gubernur, Sabtu, 24 Oktober 2020.

“Pertama, kita akan moratorium, ndak boleh lagi kayu keluar NTB dari Lombok maupun Sumbawa,” kata Gubernur dikonfirmasi Suara NTB usai acara.

Iklan

Rapat terbatas membahas masalah illegal logging dan perambahan hutan yang masih cukup masif di NTB tersebut dihadiri Kajati NTB, Nanang Sigit Yulianto, Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Hasby Mahyusa, Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos, SH, M.Han.

Kemudian Dir Intel Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Rahayu Irianto, Danlanud ZAM, Kolonel Pnb Andry Gandhi, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., Kasi Intelrem 162/WB, Kolonel Inf. Setiya Asmara.S.IP., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Ir. Madani Mukarom, Kepala Diskominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., Kepala Bidang PHKSDAE Dinas LHK NTB, Mursal, SP., M.M., dan Kasi Gakkum Dinas LHK, Hastan Wirya, S.H.

Moratorium izin keluar kayu atau  penerbitan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) diharapkan dapat mengurangi kerusakan hutan NTB akibat perambahan. SKAU adalah dokumen angkutan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

SKAU diterbitkan oleh kepala desa/lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut tempat hasil hutan kayu tersebut akan diangkut. Pejabat penerbit SKAU ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dalam hal kepala desa/lurah atau pejabat setara/pejabat lain di desa tersebut berhalangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menetapkan pejabat penerbit SKAU.

Selain melakukan moratorium izin keluar kayu dari NTB. Gubernur juga meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB untuk memetakan daerah-daerah yang boleh ditanami jagung dan tidak boleh ditanami jagung.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah masyarakat yang masuk ke kawasan hutan menanam jagung. Jika ada yang menanam jagung di daerah yang dilarang, maka aparat TNI akan mengeluarkan masyarakat dari daerah tersebut.

Dalam rapat terbatas tersebut juga akan dilakukan perombakan Tim Percepatan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB. Tim yang semula diketuai Kepala Dinas LHK NTB akan dipimpin oleh pejabat dari Korem 162/WB.

“Penanggungjawabnya gubernur. Tapi ketuanya masih Kepala Dinas LHK. Berdasarkan masukan-masukan ini (Forkopimda), kita coba matangkan lagi timnya,” tandas orang nomor satu di NTB ini.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F, M. Si., mengatakan surat tentang moratorium izin keluar kayu dari NTB segera disusun. Madani mengatakan, moratorium ini penting sebagai salah satu cara mencegah illegal logging di NTB.

Pasalnya, kata Madani, selama ini izin keluar kayu atau SKAU sering juga dipalsukan. Dalam dokumen dikatakan kayu yang keluar NTB berasal dari kayu kebun. Tetapi setelah ditelusuri, ternyata kayu hutan.

“Dengan ini kayu ndak boleh lagi keluar dari NTB. Biarpun kayu kebun, ndak boleh. Karena rata-rata, alasannya dari kayu kebun. Padahal kayu hutan,” ungkap Madani.

Ditanya sebarapa lama moratorium izin keluar kayu ini akan diberlakukan. Madani mengatakan akan kembali dirapatkan lagi. Ia mengatakan, Pemprov juga akan meminta masukan dari organisasi yang konsen dalam masalah lingkungan.

Selain itu, pihaknya juga akan menelaah soal SK Tim Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Di mana, tim akan dirombak. Menurut Madani, perombakan tim memang diperlukan karena SDM dan peralatan yang dimiliki Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai perpanjangan Dinas LHK di lapangan sangat terbatas.

Akibatnya, banyak petugas KPH yang melakukan pengamanan hutan di lapangan justru dihajar babak belur oleh pelaku illegal logging dan perambahan hutan. “Kami akan diskusikan lagi dengan pak Danrem. Termasuk menyusun rencana FGD (Focus Group Discussion) dengan teman-teman LSM,” tambahnya.

Mengenai peta daerah-daerah yang boleh dan tidak boleh ditanami jagung. Madani mengatakan pihaknya sudah punya peta kawasan hutan. Nantinya setiap titik kawasan hutan akan dijaga oleh aparat TNI, seperti yang dilakukan di Parado.

Di mana, satu regu aparat TNI mengawasi masyarakat yang mengelola kawasan hutan. Apabila ada yang menanam jagung atau tanaman lainnya yang dilarang di daerah tersebut. Kemudian, jumlah pohon yang ditanam tidak tumbuh sebanyak 200 pohon per hektare, maka masyarakat akan dikeluarkan. “Ternyata pola ini  berhasil. Ini yang akan kita coba di tempat lain,” ucapnya.

Dinas LHK NTB mencatat, luas kawasan hutan yang kritis sampai 2019 sebanyak 280.941 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 141.376 hektare. Sedangkan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan seluas 577.650 hektare. Lahan di luar kawasan hutan yang kritis meningkat dibandingkan 2013 lalu yang mencapai 437.270 hektare.

Ia menjelaskan penyebab meluasnya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Antara lain, perambahan atau perladangan liar untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, pisang dan lainnya. Kemudian, pembalakan liar atau illegal logging, pendudukan atau penguasaan kawasan hutan, kebakaran dan penggembalaan liar serta keterbatasan tenaga pengaman hutan, saat ini rasionya satu petugas mengamankan 1.600 hektare hutan.

Sedangkan penyebablahan kritis di luar kawasan hutan, sebut Madani, seperti konversi kebun menjadi ladang terbuka. Kemudian pembukaan lahan dengan pembakaran, perubahan tradisi pola tanam tumpangsari menjadi monokultur.

Selain itu, penyempitan dan pendangkalan sungai karena sedimentasi dan sampah serta keterbatasan penyuluh, saat ini rasionya satu penyuluh berbanding 5 desa.

Sementara, terkait kasus perusakan hutan yang terjadi sepanjang 2020 sampai 5 Oktober lalu. Dinas LHK mencatat sebanyak 21 kasus. Dengan rincian, 14 kasus illegal logging, 1 kasus pembakaran hutan, 4 kasus perambahan hutan, satu kasus illegal mining atau tambang ilegal dan satu kasus klaim hutan adat.

Dari 21 kasus tersebut, sebanyak 13 kasus sudah divonis pengadilan, 6 kasus dalam tahap penyidikan oleh PPNS dan 11 kasus dalam tahap penyelidikan oleh PPNS. Dibandingkan 2019, kasus perusakan hutan pada 2020 meningkat tajam.

Pada 2019, jumlah kasus perusakan hutan tercatat 12 kasus. Terdiri dari 11 kasus illegal logging dan satu kasus perambahan hutan. Dari semua kasus tersebut, sudah vonis pengadilan. Pada 2018, Dinas LHK mencatat ada 9 kasus illegal logging, 2017 sebanyak 13 kasus illegal logging dan 2016 sebanyak 22 kasus illegal logging. Semua kasus sudah divonis pengadilan. (nas)