RKA Pemanfaatan Cukai Tembakau 2022 Diverifikasi

Pemerintah Provinsi NTB bersama Bea Cukai Mataram terus melakukan perbaikan dalam tata kelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Provinsi NTB. Upaya ini antara lain dilakukan melalui proses Verifikasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) DBHCHT tahun 2022.

Verifikasi dilakukan agar rancangan pemanfaatan dana transfer cukai tembakau tahun 2022 selaras dengan PMK 206 tahun 2020.

Iklan

Kegiatan diikuti Bappeda NTB, Lombok Tengah, Disperindag Lombok Tengah, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Loteng lainnya, di Hotel Queen.

Dalam pertemuan terungkap, setiap tahunnya realisasi penerimaan cukai hasil tembakau disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan Undang Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebesar 2 persen dari realisasi penerimaan tersebut dibagihasilkan dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Dana itu diberikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Putu Alit Ari Sudarsono.

Tahun 2022, transfer cukai untuk NTB meningkat dari Rp318 miliar menjadi Rp329 miliar lebih.

Pemanfaatan DBHCHT yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen. Persentase ini disalurkan ke bidang kesehatan sebesar 25 persen dan penegakan hukum sebesar 25 persen.

Tujuan kegiatan ini agar Rencana Kerja Anggaran (RKA) DBHCHT yang sudah disusun masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Loteng untuk 2022 penggunaannya sesuai dengan PMK-206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

Ketahui Regulasinya

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau, Pemprov NTB bersama Bea Cukai dan pemangku kepentingan terkait, terus mengkampanyekan gerakan gempur rokok ilegal. Kampanye ini mengedepankan pentingnya masyarakat mengetahui berbagai regulasi atau ketentuan di bidang cukai. Salah satunya, adalah ketentuan yang mengatur sanksi bagi pengedar rokok ilegal.

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara, dalam Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayare

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional