Ritel Modern Tidak Boleh di Perkampungan

Ilustrasi Ritel Modern (Sumber : Jambiupdate.co)

Selong (Suara NTB) – Masuknya izin ritel modern di Lombok Timur (Lotim) kembali menuai pro – kontra. Menjawab hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik menegaskan, sebagai daerah juga memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan. Pembatasan yang menjadi titik tekan Bupati, katanya adalah tidak boleh di tengah perkampungan.

Menjawab wartawan di Selong, Selasa, 14 Juli 2020, Sekda menerangkan, sesuai dengan Peraturan Bupati bahwa pelayanan perizinan saat ini sudah ditetapkan satu pintu. Yakni melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Prinsip layanan perizinan ini harus netral. DPMPTSP Lotim sendiri tidak bisa menolak permohonan izin yang masuk.

Iklan

Perizinan sekarang semuanya menggunakan aplikasi online. Saat izin sudah lengkap, maka bisa dikeluarkan izin. “Surat edaran Mendagri 2020, tidak boleh menghambat investasi,” sebut Sekda.

Menjadi kewenangan Daeah, sambungnya, mengatur jarak tidak terlalu dekat. Tujuan awal Bupati, ingin merapikan izin ritel yang belum ada. “Kita tetap aspeknya pembatasan, lokasinya yang diizinkan disepanjang jalan protokol provinsi,” imbuhnya.

Izin lengkap itu juga manakala izin mendirikan bangunan (IMB) sudah ada. Boleh beroperasi juga setelah punya izin usaha toko swalayan. “Itu harus dilengkapi IMB, dilengkapi persetujuan masyarakat kiri kanan,” paparnya.

Masyarakat yang menolak itu juga harus jelas. Sesuai ketentuan IMB, haruslah masyarakat di kiri kanan depan belakangnya. “Apabila sudah mengajukan izin dan sesuai standar maka tidak ada kuasa untuk menolaknya, itu kata kuncinya,” demikian Sekda. (rus)

  Polda NTB Diminta Ambilalih Kasus Pembakaran Rumah Direktur Walhi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here