Ritel Modern di Lobar Dinilai Matikan Usaha Rakyat Kecil

Aktivis mahasiswa FM Lobar melakukan hearing ke DPRD terkait ritel modern. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Temuan para aktivis yang tergabung dalam Front Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), ritel modern diduga melanggar aturan. Baik dari sisi jarak dengan pasar, permukiman, pedagang kecil dan jumlahnya yang kian menjamur. Kondisi ini mengakibatkan banyak pedagang kecil di sekitar lokasi ritel modern usahanya mati. Ritel modern juga diduga tak melaksanakan perda penyerapan produk lokal sebesar 40 persen. Para mahasiswa mendesak DPRD dan OPD terkait untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Demikian mengemuka dalam hearing yang dilakukan FM Lobar di DPRD Lobar. Belasan mahasiswa ini diterima oleh Sektretaris Komisi II DPRD Lobar, Munawir Haris dan anggota, Kepala Bappeda Rusditah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM H Fajar Taufiq, Kabid Perdagangan Abu Bakar SE.,MM., dan Kabid Izin Usaha DPMPTSP Jumatim. Para aktivis diwakili Ketua FM Lobar Suherjan mengungkap temuannya di lapangan. Seperti temuan di Kuripan, para pedagang mengeluh akibat hasil jualannya menurun semenjak adanya ritel modern tersebut. “Itu dari sisi pedagang, sebagian besar pedagang di sekitar ritel modern mengeluh (hasil) dagangannya menurun,”tegas dia.

Iklan

Temuan lain, jarak ritel dengan pasar dan pedagang kecil melanggar aturan sesuai aturan dalam perda. Seharusnya, ada jarak permukiman, namun nyaris tak berjarak. Begitu pula dengan pasar, seharusnya 500 meter. Pihaknya mempertanyakan kajian dari pemda terkait izin ritel ini sehingga banyak yang beridiri di desa-desa tanpa meperhatikan jarak tersebut. Kemudian, temuan terkait jumlah ritel modern mencapai 103 unit, berbeda dengan data OPD terkait sebanyak 98 unit. Karena itu, perlu diperkekat izin dari ritel modern. Menurutnya, perlu dilakukan pengontrolan sesuai dengan perda yang dibuat Pemda . “Bagaimana pengawasan dan pengontrolan dari dewan dan eksekutif,”tegas dia.

Dugaan pelanggaran lain yang ditemukan terhada Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang ritel modern. Misalnya, persyaratan pendirian mini market jarak dengan dengan pasar 500 meter. “Tapi kami temukan, hampir di setiap kecamatan, contohnya Labuapi saja jaraknya kurang dari itu,”tukasnya. Termasuk kata dia, terkait pemberdayaan usaha kecil, tak seperti di daerah lain seperti Jawa, justru usaha kecil diakomodir di suatu wilayah apabila mau mendirikan ritel modern. Ia berharap agar temuan ini menjadi semacam bahan kajian bagi pemda untuk menyusun dan merevisi Perda.

Sekretaris Komisi II DORD Lobar, Munawir Haris mengatakan, kaitan dengan ritel modern, dewan sudah melakukan upaya pengawasan dan kontrol. Salah satunya melalui Perda tentang tenaga kerja. Di mana, di dalamnya mengatur tenaga kerja lokal yang harus duserap ritel modern. “Ini sudah kami lakukan, pengawasan secara umum dan khusus dengan memanggil pihak terkait. Harus ada persentase tenaga kerja Lobar yang diterima bekerja di ritel-ritel ini, termasuk kaitan dengan IKM,UKM berapa persen yang diserap,”tukasnya.

Sejauh ini data ritel modern tenaga kerja Lobar yang diserap mencapai ratusan orang. Begitu pula ada warga difabel dikerjakan di kantor. Kaitan dengan temuan-temuan dari mahasiswa menyangkut dugaan pelanggaran jarak dan keluhan pedagang kecil, akan difasilitasi ke OPD terkait. Menurutnya, terkait proses izin ini tanpa persetujuan dari bawah maka izinnya tidak akan keluar.

Kabid Perdagangan Disperindag Lobar, Abu Bakar menerangkan, terkait temuan mahasiswa ini sudah dicek ke lapangan. “Temuan ini tak sepenuhnya benar, kami sudah cek,”bantah dia. Terkait jumlah ritel modern yang berdiri di Lobar sampai saat ini mencapai 98 unit. Sedangkan tenaga kerja Lobar yang diserap mencapai 584 orang. Ia menambahkan, di masa Kadis Perindag yang baru, penerbitan izin dilakukan lebih ketat. Sejauh ini hanya dua ritel modern yang diterbitkan izinnya. Terkait akomodir UKM dan IKM, pihaknya juga berupaya mendorong semua ritel modern. (her)