Riset Somasi NTB, Kasus Dugaan Korupsi Terbanyak di Lotim

Peneliti Somasi NTB, Johan Rahmatulloh (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB menganalisa penanganan kasus korupsi sepanjang tahun 2017-2018. Somasi NTB menemukan Lombok Timur sebagai daerah dengan kasus dugaan korupsi terbanyak. Paling bontot Kota Bima.

“Dalam kurun waktu 2017-2018, tercatat sebanyak 132 kasus dugaan korupsi,” kata Peneliti Somasi NTB, Johan Rahmatulloh, Kamis, 27 Desember 2018.

Iklan

Kasus dugaan korupsi paling banyak ditemukan di Lombok Timur yakni dengan 19 kasus. Diantaranya, yang banyak menjerat kepala desa. Seperti kasus DD/ADD Mendana Raya, serta kasus pungli.

Menyusul kemudian Kabupaten Sumbawa 17 kasus, di tingkat Provinsi NTB 16 kasus, Kota Mataram 15 kasus, Lombok Tengah 14 kasus, Dompu 12 kasus, Lombok Barat, Lombok Utara masing-masing 11 kasus, KSB enam kasus, dan terakhir Kota Bima tiga kasus.

Sementara status penangannya di aparat penegak hukum, kata Johan, 39 kasus di tahap penyelidikan, 33 kasus di tahap penyidikan, 39 kasus sudah divonis pengadilan, dan delapan kasus status belum jelas, serta 12 kasus belum ditangani.

Angka tersebut muncul dari metode pemantauan aktif melalui proses persidangan. serta pasif lewat pemantauan pemberitaan media massa lokal dengan metode deskriptif kuantitatif, selama kurun Juli 2017 sampai Oktober 2018.

Johan menyebutkan, dari hasil pemantauan juga terungkap bahwa sektor yang paling banyak ditangani APH yakni dugaan korupsi dana desa. Yakni dengan 42 kasus, diantaranya 22 kasus penyimpangan DD, sisanya 20 kasus pungli.

Somasi pun menyuruti rentang waktu penanganan kasus yang rerata membutuhkan 1,5 tahun sampai 2 tahun. “Sementara masing-masing punya target penyelesaian, Somasi pesimis dapat tercapai (target) setiap tahunnya,” kata dia.

Kepala Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah NTB, Ridho Ardian Pratama menyinggung aspek pemidanaan kasus korupsi yang sudah diputus pengadilan. “Aspek pemidanaan di pengadilan tidak kuat efek jeranya. Beberapa kasus tidak berat,” sebutnya.

Meski demikian, dia menghormati perihal kekuasaan kehakiman dalam memutus sebuah perkara. Namun menurut Ridho hakim juga perlu lebih peka terhadap kebutuhan rasa keadilan masyarakat.

“Harusnya hakim punya lebih besar rasa empati terhadap kasus korupsinya bukan terhadap tersangkanya,” pungkas Ridho. (why)