Ribuan Warga Korban Gempa Jarah Hutan

Aktivitas pembakaran lahan di Parado Kabupaten Bima oleh oknum warga untuk perladangan liar.  Ini jadi salah satu faktor mempercepat laju kerusakan hutan NTB. (Suara NTB/babinsa)

Mataram (Suara NTB) – Tidak sekedar kekhawatiran, namun penjarahan hutan sudah terjadi pascagempa bumi yang melanda NTB. Ribuan masyarakat menebang dan menjarah kayu yang berada di dalam kawasan hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B. Sc.F, M. Si mengatakan pihaknya bersama aparat TNI dan Polri menangkap ribuan masyarakat yang menebang kayu hutan. Namun, ribuan masyarakat tersebut hanya diberikan peringatan dan dikenakan wajib lapor.

Iklan

“Ribuan orang kita tangkap pelaku. Polsek dan Koramil kewalahan juga. Kita pembinaan sifatnya, wajibkan lapor. Karena masyarakat lagi susah, terus kita proses hukum,” ujarnya kepada Suara NTB akhir pekan kemarin.

Madani mengatakan jika ribuan masyarakat yang lagi susah tersebut diproses hukum, maka kasihan juga. Karena mereka korban bencana yang punya tanggungan anak dan istri yang butuh makan.

Sehingga, pihaknya bersama aparat mewajibkan mereka wajib lapor dan tak lagi menebang kayu hutan. Namun, untuk masyarakat yang menebang kayu untuk kepentingan bisnis atau dijual ke pengusaha maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Penebangan kayu secara illegal ini, kata Madani hampir terjadi di seluruh NTB, terutama daerah-daerah terdampak bencana yang dekat dengan kawasan hutan.

Untuk mencegah hutan gundul dan ancaman bencana yang lebih besar, pihaknya meminta masyarakat menggunakan bambu sebagai bahan untuk membangun rumah. Ketersediaan bambu di NTB sangat mencukupi, terutama di Pulau Sumbawa.

Madani menyebutkan untuk membangun rumah kayu (Rika) dibutuhkan sekitar 5-6 meter kubik kayu. Sedangkan untuk hunian sementara dibutuhkan sekitar 3-4 meter kubik. Jika melihat rumah warga yang rusak akibat gempa maka kebutuhan kayu sangat banyak. Untuk itulah, masyarakat disarankan menggunakan bambu ketimbang menggunakan kayu.

Ditambahkan, operasi gabungan bersama TNI dan Polri bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terus dilakukan di lapangan. “Kita kejar yang untuk  kepentingan bisnis,” tegasnya.

 

Petisi Selamatkan Hutan

Kondisi hutan NTB semakin mengkhawatirkan membuat masyarakat melakukan gerakan tanda tangan petisi penyelamatan hutan. Melalui platform website change.org, warganet membuat petisi mendesak Gubernur NTB melakukan langkah kongkrit penyelamatan hutan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.   

Ancaman paling dekat adalah banjir.  Pengalaman sebelumnya, tahun 2016 dan 2017 banjir bandang melanda Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa. Bencana berlanjut melanda puluhan desa di Kabupaten Bima akibat hutan gundul.

Titik hutan yang tercatat sudah rusak seperti di Kabupaten Bima untuk titik  hutan Donggo, Parado, Langgudu, Wera, Lambitu, Wawo. Di Kabupaten Dompu disebut hampir merata.

Gubernur NTB didorong melakukan segera melakukan  upaya kongkrit, sebagai solusi penghijauan kembali hutan di NTB. Dinas Kehutanan dan lingkungan Hidup dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Propinsi maupun kabupaten Kota, diminta tidak diam. (ars)