Ribuan Proyek PL Lamban, Ini Reaksi DPRD NTB

Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD NTB mengaku kecewa dengan kinerja SKPD lingkup Pemprov NTB yang dinilai lamban dalam mengeksekusi program. Dewan cukup terkejut mengetahui masih ada ribuan paket proyek non UPL (penunjukan langsung/PL) yang belum dieksekusi.

‘’Padahal laporannya ke kita semua baik-baik saja. Saya tanya, dijawab hanya tersisa ratusan paket yang belum,’’ ujar Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Wahidin HM Noer, SE pada Suara NTB, Jumat, 25 Agustus 2017 kemarin.

Iklan

Diketahui, berdasarkan data yang diperoleh Suara NTB, bahwa dari 4.967 jumlah paket proyek non ULP, sampai tanggal 25 Agustus ini, masih tersisa 1.824 paket yang belum dieksekusi. Sementara yang masih dalam proses sebanyak, 652 paket.

Menurut, Wahidin, sebelumnya SKPD memberikan laporan pada pihak Dewan, hanya menyampaikan hal yang baik-baik saja. Karena beberapa minggu lalu, saat Komisi IV melakukan rapat evaluasi dengan bagian ULP, tidak pernah muncul angka ribuan paket proyek tersebut.

‘’Saya jadi kaget sampai ada ribuan paket ini, kenapa bisa begitu besar? Karena kemarin pas evaluasi ndak ada muncul, saya tanyakan juga, dijawab ada, tapi angkanya ada ratusan. Ndak sampai ribuan. Ini saya baru tahu dari anda. Sampai saya berikan ultimatum, data ini ndak boleh dirubah, maksudnya laporan ini tetap,’’ katanya.

Wahidin mengkhawatirkan lambannya serapan anggaran tersebut berpengaruh pada pemotongan DAU. Karena pemerintah pusat sudah memberikan ultimatum pada setiap daerah yang memiliki serapan anggaran rendah, akan dipotong DAU-nya.

‘’Ini soal serapan anggaran, karena akan dipotong DAU kita. Kita akan kena penalti dan ini sangat merugikan NTB kalau sampai terjadi,’’ tegasnya.

Untuk itu katanya, ini harus segera dicarikan solusinya. ‘’ Di SKPD mana dia proyek ini tersebar, jangan sampai ini jadi Silpa, karena kalau sampai ribuan paket, berpotensi jadi Silpa,’’ katanya.

Sementara Anggota Komisi II, Raihan Anwar, M. Si, menduga ribuan paket proyek non ULP tersebut masih belum bisa diproses karena kesalahan dalam perencanaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi terhadap program tersebut dan diajukan ulang di APBD-P.

‘’Misalnya saya ada punya aspirasi jembatan, dengan anggaran Rp 190 juta, ternyata pas mau dikerjakan. Oleh konsultan, ndak bisa dikerjakan, karena anggarannya tidak mencukupi. Oleh karena itu diajukan ulang,’’ ujarnya. (*)