Ribuan Kartu BPJS Dinonaktifkan

M. Zainudin. (Suara NTB/jun)

Dompu (Suara NTB) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Dompu, masih dihadapkan pada persoalan rendahnya kesadaran warga untuk membayar iuran. Baik itu dari segmen mandiri maupun badan usaha swasta. Kondisi ini ditandai dengan dinonaktifkannya secara otomatis ribuan kartu peserta BPJS salama beberapa bulan terakhir.

Kepala BPJS Kabupaten Dompu, M. Zainudin kepada Suara NTB di kantornya, Kamis, 5 Maret 2020 menyampaikan, penonaktifan secara otomatis kartu BPJS dilakukan setelah peserta melewati batas waktu satu bulan tidak membayar iuran.

Iklan

Kondisinya saat ini, dari 15.000 perserta BPJS khusus Mandiri hanya 3000an orang yang rutin membayar iuran. Sisanya menunggak dan terpaksa dinonaktifkan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Sementara badan usaha swasta, dari 3000an pesertanya ada sekitar 700-800 jiwa saja yang dinonaktifkan.

“Jadi kalau dari dua segmen ini ada ribuan orang tidak aktif membayar, artinya sudah dinonaktifkan kartunya,” ungkap dia.

Penonaktifan kartu yang berimbas pada penghentian sementara pelayanan di semua fasilitas kesehatan ini, baru akan bisa diaktifkan kembali setelah tunggakan berikut dendanya lunas terbayar. Beban tersebut tentu lebih besar jika dibanding mereka yang aktif membayar tiap bulannya.

Berbagai upaya sudah dicoba untuk memastikan tanggungan ini dipenuhi pemegang kartu BPJS. Apakah dihubungi via telepon, SMS bahkan mendatanginya langsung ke rumah masing-masing untuk penagihan. Pun terkadang pihaknya harus menggandeng Kejaksaan dan Disnakertrans dalam upaya tersebut. “Ada yang langsung patuh, tapi kebanyakan tetap tidak mau membayar dengan berbagai macam alasan,” jelasnya.

Ditegaskan, jika penonaktifan kartu BPJS akibat menunggak iuran lebih dari dua tahun. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018, peserta diwajibkan untuk membayar iuran maksimal 25 bulan. Selain itu, akan ada beban denda tambahan ketika sudah pernah mengakses rawat inap di rumah sakit. Besarannya 2,5 persen dikali total tagihan rumah sakit dan 12 bulan waktu tunggakan.

“Disitulah terkadang banyak masyarakat yang bertanya sudah bayar iuran kenapa harus bayar denda lagi. Padahal ini sudah kita ingatkan dari awal. Itu berlaku untuk rawat inap saja sedangkan rawat jalan tidak akan terhitung dendanya,” pungkas dia. (jun)