Ribuan Gugur, Baru 10 Peserta Tes CPNS Lotim yang Lolos

TES - Tes seleksi CPNS tingkat Kabupaten Lotim. Banyak pelamar yang gugur, karena tidak memenuhi passing grade yang sudah ditentukan. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Memasuki hari kelima tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018, terdapat 10 peserta yang dinyatakan lulus ke tahap berikutnya. Sementara ribuan peserta dipastikan gugur pada tes pertama ini dan secara otomatis tidak bisa melanjutkan ke Tes Kompetensi Bidang (TKB).

Koordinasi SKB Tes CPNS Kabupaten Lotim, M. Bahrain, menyebutkan yang sudah dinyatakan lulus minimal mendapat nilai sesuai dengan passing grade yang sudah ditentukan yakni, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75, Tes Intelejensia Umum (TIU) 80 dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143. Apabila peserta itu mendapatkan nilai yang cukup tinggi, namun salah satu di antara tiga item itu mendapatkan nilai yang sudah ditentukan, maka dinyatakan tidak lulus.

Iklan

 “Jadi harus mendapatkan nilai minimal sesuai passing grade itu. Satu di antaranya tidak boleh kurang,” terangnya.

Bahrain mengaku pemerintah daerah sudah mendapatkan surat untuk rakor di BKN dalam waktu dekat, sehingga di sanalah nanti akan disuarakan terkait pengisian kuota apabila banyak peserta yang tidak lulus dalam tes SKD ini. Selain menawarkan eks K2, sistem perankingan nilai tes juga akan coba dikumunikasikan pada saat pelaksanaan rakor tersebut. “Kalau CPNS lalu, kekosongan kuota itu gugur,” ujarnya.

Pada bagian lain, Bahrain mengaku, Lotim kekurangan PNS yang cukup banyak. Pasalnya, selama empat tahun tanpa adanya pengangkatan disertai dengan setiap tahun adanya PNS yang pensiun dan meninggal dunia menjadi penyebab kurangnya PNS di Lotim sekitar 6.000 orang.

Kekurangan PNS di Kabupaten Lotim didominasi oleh tenaga guru, tenaga medis serta tenaga tekhnis lainnya.

Akibat kekurangan ini, ujarnya, satu kepala sekolah hanya dua stafnya berstatus PNS, di perkantoran banyak kepala seksi yang tidak memiliki staf. Kondisi ini berdampak terhadap kurang maksimalnya pelayanan kepada masyarakat. “Kurangnya PNS ini memang berdampak terhadap pelayanan,” ujarnya.

Sementara apabila mengandalkan tenaga honorer, lanjut Bahrain, yang menjadi persoalan yakni kemampuan instansi tersebut di dalam membayar honor baik dari APBD maupun dana BOS. Selanjutnya, tingkat kesejahteraan pekerja juga menjadi pertimbangan yang tidak sesuai dengan beban kerja yang diembannya serta keamanan sebagai tenaga honorer.

Dikonfirmasi Senin, (5/11), Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, mengatakan, rekrutmen CPNS perlu dilakukan evaluasi. Karena apabila banyak peserta atau pelamar CPNS 2018 yang tidak memenuhi kriteria dan dinyatakan tidak lulus. Maka dari kuota yang ada nantinya banyak yang tidak terisi, sehingga itu tentunya membuat masyarakat dan pemerintah merugi. Untuk itu,  berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini bupati/wakil bupati bersuara ke pemerintah pusat bahwa kuota yang peruntukkan untuk Kabupaten Lotim tidak dapat dipenuhi, karena melihat kompetensi pada saat melakukan tes.

Politisi partai Golkar ini juga mengaku setuju apabila rekrutmen kuota yang tersisa akibat banyaknya pelamar yang tidak lulus itu dialihkan untuk mengakomodir eks K2 yang menurutnya memiliki pengabdian cukup lama serta kompetensi yang cukup baik. Selain itu, diakomodirnya eks K2 menjadi PNS itu sudah sepatutnya dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka atas pengabdiannya berpuluh-puluh tahun.

Ditegaskannnya, tidak lulusnya ribuan pelamar dalam tes SKD itu bukan berarti masyarakat Kabupaten Lotim bodoh. Melainkan, hal tersebut disebabkan oleh faktor psikologi dan beberapa faktor lainnya mengingat pelaksanaan seleksi ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah mengakomodir eks K2 untuk mengisi kuota atau formasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terlebih Kabupaten Lotim memiliki masih banyak kekurangan PNS. “Jika kuota itu tidak terisi. Tentu kita sangat merugi,”ujarnya.

Selain itu, apabila kuota itu dibiarkan kosong. Maka ke depan pelayanan publik akan terganggu serta akan merembet ke berbagai faktor lainnya. Terkait dengan sistem ranking atau passing grade yang digunakan pada saat tes, menurut Daeng langkah itu sebaiknya dilakukan pada saat masa jabatan dan lainnya. (yon)