Revitalisasi Senggigi Masih Setengah Hati

Abdul Majid, Saeun. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Penataan dua titik kawasan di wilayah Senggigi yakni Kerandangan dan Locco yang didanai dari pinjaman daerah, belum bisa dieksekusi tahun ini menyusul permasalahan lahan belum tuntas. Hal ini pun menuai reaksi dari komisi II DPRD Lobar.

Anggota Komisi DPRD Lobar, Saeun menegaskan seharusnya penataan kawasan Senggigi ini sudah tidak ada masalah. Seharusnya semua persoalan, baik perencanaan dan menyangkut lahan selesai baru berani dianggarkan untuk penataan kawasan ini. “Kok tiba-tiba ada masalah, kami belum tahu ini. Karena kami belum dikasih tahu tentang permasalahan itu. Kenapa ndak diselesaikan dari sebelum-sebelumnya,” tegas dia. Apalagi pimpinan daerah sudah mewarning OPD bergerak cepat menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan.

Iklan

Menurutnya kalau persoalan kendala lahan karena hak milik orang lain, tentu dinilainya wajar. Karena informasi yang diperolehnya, waktu event Senggigi Jazz di lokasi itu, pihak pemilik lahan keberatan. Apalagi kata dia, kalau lahan itu dibangun Pemda. “Tidak boleh perencanaan itu main-main,” tegas dia. Semestinya, OPD mengajukan perencanaan yang matang dulu ke pimpinan sebelum disetujui. “Ini  perencanaanya kurang matang, setengah hati namanya pemda ini,” tegas dia.

Anggota Komisi II Abdul Majid menegaskan, pihaknya mengusulkan agar anggaran itu dialihkan untuk penataan sekotong-Lembar. Sebab kondisi PAD saat ini yang bisa menggenjot adalah pariwisata. Apalagi ada perhelatan MotoGP, bagaimana MotoGP ini ditangkap oleh Pemda Lobar, dengan rencana kapal pesiar sebagai hotel apung bagi pengunjung. “Ini menarik, kalau ada dana tak terpakai sebaiknya dialihkan ke sana (Sekotong-Lembar),” terang dia.

Kenapa sekotong? Karena kata dia menjadi penyangga KEK Mandalika. Kenapa Lembar? karena disini ada pelabuhan kapal pesiar. Kalau ini dipadu-padankan kata dia, akan menjadi segi tiga Bermuda emas.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, H. Saepul Ahkam mengatakan pihaknya belum bisa mengekeskusi penataan Kerandangan senilai Rp6 miliar ditambah lagi kawasan Locco senilai Rp3 miliar lebih. “Kami ambil keputusan (penataan) Locco juga tidak kami laksanakan, karena sudah jelas kok tanah orang kita rencanakan, mau bangun. Itulah alasan kami kemudian demi efektivitas, kemanfaatan dan sustainable kita review semua perencanaan ini,” katanya.

Pihaknya berupaya menjembatani persoalan lahan ini, karena di sini ada kepentingan Pemda. Namun di kawasan Senggigi bukan hanya kepentingan Pemda. Itu kenapa, kata dia, pihaknya mengusung isu soal DMO. Nantinya dalam DMO ini komposisinya 40 persen pemerintah dan 60 persen swasta. Ia menegaskan dalam membangun, tolak ukurnya bukan hanya mampu mendatangkan uang dari Jakarta dan ada proyek dilaksanakan serta ada lahannya. (her)