Revitalisasi Posyandu dan Pemecahan Masalah dari Hulu

H.Agus Talino - Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah - Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd sedang melakukan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Melalui revitalisasi Posyandu, banyak persoalan besar dalam pembangunan di NTB, dapat terselesaikan dari hulu.

HAL tersebut mengemuka dalam Diskusi Terbatas Suara NTB dengan tema “Menyatukan Langkah untuk Revitalisasi Posyandu” yang digelar di Ruang Redaksi Harian Suara NTB, Kamis, 25 April 2019.

Iklan

Diskusi dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH dan Kepala Dikes Kabupaten/Kota se – NTB.

Mereka yang mewakili kabupaten/kta adalah, Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Dompu, Hj. Iris Juita, S.KM, MM.Kes, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, dr. Nieta Ariyani, Kadikes Sumbawa Barat, H. Tuwuh, S.Ap, Kabid Yankes Dikes Lotim, Ulil Amri, Kadikes Loteng, H. Omdah, Kadikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Kadikes Lobar, H. Rachman S. Putra dan Kadikes Lombok Utara, Khaerul Anwar, S.KM.

Wagub, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menjelaskan, inti dari revitalisasi Posyandu adalah menyelesaikan permasalahan di NTB dari hulu. Posyandu menjadi garda terdepan dalam memproteksi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sejumlah persoalan dalam bidang kesehatan dan sosial yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah daerah.

‘’Karena dengan menyelesaikan dari hulu, akar permasalahan itu kena,” kata Wagub.

Untuk menyelesaikan segala permasalahan dari hulu, berarti harus berpikir dalam lingkup dusun. Kegiatan yang sudah berjalan lama setiap bulan di dusun seluruh NTB adalah Posyandu. Dengan betul-betul merevitalisasi Posyandu. Aktivitas di Posyandu betul-betul riil  diefektifkan, dan diintensifkan.

‘’Yang ada dalam bayangan kita,  bagaimana Posyandu ini bisa menjadi gawang atau garda terdepan untuk memproteksi dan mengedukasi masyarakat. Memproteksi segala hal permasalahan-permasalahan yang kita alami, yang menjadi PR besar kita di NTB,’’ kata Wagub.

Berbicara masalah kesehatan, NTB masih memiliki banyak PR. Meskipun, kata Wagub pencapaian pembangunan di bidang kesehatan grafiknya terus meningkat setiap tahun.

Namun, karena NTB berangkat dari kondisi yang memprihatinkan, sampai sekarang PR pembangunan dalam bidang kesehatan masih cukup banyak.

Bicara masalah stunting, angkanya masih di atas 30 persen di NTB. Begitu juga masalah gizi buruk, masih ditemukan di daerah ini. Masih banyak elemen masyarakat yang belum menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  Kasus penyakit menular dan tidak menular masih ditemukan.

Penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kanker tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, dari waktu ke waktu angkanya terus menunjukkan peningkatan dan harus disikapi secara serius. Belum lagi penyakit menular, seperti HIV/AIDS, TBC menjadi konsen provinsi dan kabupaten/kota.

Wagub mengatakan, masalah kesehatan yang cukup serius ini memaksa Pemda  untuk tidak berpikir kuratif. Jangan sampai menyelesaikan masalah kesehatan cuma berpikir bagaimana melengkapi fasilitas rumah sakit dan melengkapi Sumber Daya Manusia (SDM). Tetapi hal yang substantif, seperti upaya preventif dan promotif tidak dikedepankan dan tidak dianggap menjadi hal yang sangat penting.

Menurutnya, selain menyelesaikan masalah kesehatan lewat revitalisasi Posyandu. Posyandu yang ada di seluruh NTB dapat menjadi tempat penyuluhan kepada masyarakat. karena Posyandu memiliki kader. Selain penyuluhan masalah kesehatan, juga dapat dilakukan penyuluhan masalah lainnya sesuai permasalahan domestik di suatu dusun atau desa.

Misalnya, masih banyak angka pernikahan anak, buruh migran ilegal, penyalahgunaan narkoba, illegal logging dan lainnya. Semua permasalahan tersebut masih menjadi PR di NTB. Sehingga melalui revitalisasi Posyandu, diharapkan ada penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mulai dari tingkat dusun.

‘’Jadi, kita harus melihat permasalahan domestik yang ada di dusun tersebut untuk menyesuaikan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh kader-kader Posyandu. Sehingga tepat sasaran,’’ ujarnya.

Jangan sampai kata Wagub, permasalahan yang banyak di suatu dusun masalah buruh migran ilegal, tetapi penyuluhan dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat berbicara masalah yang lain. Artinya, penyuluhan yang diberikan disesuaikan dengan konteks masalah domestik di suatu dusun.

Berbicara dusun, artinya lingkup masyarakat yang kecil. Jumlah masyarakat di situ antara  ratusan sampai ribuan jiwa. Sehingga permasalahan bisa diidentifikasi by name by address. ‘’Jika revitalisasi Posyandu betul-betul jalan, maka permasalahan yang kita alami di NTB. Bisa kita jaga dari depan, hulu,’’ kata Wagub optimis.

Begitu juga kegiatan kesehatan di Posyandu. NTB sudah punya Posyandu keluarga yang digagas pemerintah provinsi sejak beberapa tahun lalu. Tetapi Posyandu keluarga ini  masih ada di beberapa tempat. Posyandu keluarga akan direplikasi ke tempat lainnya di kabupaten/kota di NTB. Dengan pembentukan Posyandu keluarga, bukan bicara soal bayi dan ibu hamil saja. Tapi remaja dan lansia  bisa berkonsultasi masalah kesehatan. Sehingga seluruh masyarakat di suatu dusun bisa konsultasi dan meminta edukasi kesehatan di Posyandu.

Masalah kebutuhan obat dapat dirujuk ke Puskesmas Pembantu (Pustu) atau Puskesmas. Tetapi edukasi dan proteksi kesehatan harus sudah dilakukan dari Posyandu. Selain itu, di Posyandu juga harus ada makanan tambahan. Harus diakui, kata Wagub kondisi Posyandu di NTB banyak yang  hidup segan mati tak mau.

‘’Ada yang bagus, kita akui. Inilah yang harus kita replikasi. Posyandu yang hidup segan mati tak mau harus bangun, bangkit, harus menjadi bagus,’’ pintanya.

Untuk merealisasikan revitalisasi Posyandu, Wagub menekankan pentingnya kesungguhan para pemangku kepentingan. Baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Begitu juga dengan Tim Penggerak PKK yang punya struktur dari provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Sinergi dengan stakeholders terkait harus bisa berjalan. Begitu juga sinergi dengan Lembaga Non Pemerintah yang konsen dengan masalah-masalah kesehatan dan sosial yang ada di NTB.

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini menekankan harus dibicarakan secara teknis agar revitalisasi Posyandu benar-benar terealisasi. Revitalisasi Posyandu jangan hanya sekadar slogan, realisasinya di lapangan tidak ada. Sehingga revitalisasi Posyandu harus benar-benar diseriusi.

Seluruh bupati/walikota telah diajak bicara mengenai revitalisasi Posyandu. Respons kepala daerah, kata Ummi Rohmi sangat baik. Tetapi hal itu tak sebatas respons, perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur secara teknis peran provinsi dan kabupaten/kota.

Sehingga APBDes yang jumlahnya Rp1,9 miliar sampai Rp3 miliar tiap tahun masing-masing desa harus ada yang dialokasikan untuk mendukung revitalisasi Posyandu. Pemprov sudah membuat surat edaran kepada Pemda kabupaten, mewajibkan pengalokasian APBDes untuk honor kader Posyandu. Minimal kader Posyandu dapat honor Rp150 ribu sebulan.

Orang nomor dua di NTB ini mengungkapkan, hal ini mendapat respons di kabupaten/kota. Seperti Kabupaten Lombok Utara (KLU), mereka mengalokasikan honor Posyandu sebesar Rp200 ribu sebulan dari APBdes. Ia menyebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB telah membuat Juknis penggunaan dana desa.

Juknis tersebut mengatur tentang penggunaan dana desa. Antara lain untuk honor kader Posyandu, penyiapan makanan tambahan seperti telur, bubur kacang hijau atau makanan bergizi lainnya. Kemudian penyiapan fasilitas Posyandu dan peningkatan kapasitas kader Posyandu.

‘’Jadi kita bicara bukan masalah duit. Tapi bicara masalah mindset, keberpihakan terhadap Posyandu ini. Karena ada yang menganggap tak penting, diketawakan seolah-olah tak penting,’’ ujarnya.

Wagub menambahkan, peningkatan kapasitas kader Posyandu menjadi sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, kader Posyandu merupakan kunci. Tidak mungkin pemerintah daerah berharap banyak kepada kader Posyandu yang tidak kompeten. Sehingga akan dibuat ketentuan bahwa kader Posyandu tidak boleh diganti sembarangan. Apabila Kades berganti, tidak boleh kader Posyandu juga berganti. Karena kader Posyandu sudah diberikan edukasi dan peningkatan kapasitas.

Ia mengatakan, kader Posyandu harus memiliki pengetahuan dan disertifikasi. Dinas Kesehatan Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan sertifikasi kader yang memang sudah memiliki pengetahuan tentang fungsi kader Posyandu.

Nantinya kader-kader ini diberi pelatihan oleh pemerintah desa. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota akan melatih petugas tingkat kabupaten/kota. Pemprov akan menyiapkan buku saku yang akan dibagikan kepada seluruh kader. Buku saku itu berisi masalah kesehatan, juga isu-isu penting yang harus dipahami kader untuk disampaikan kepada masyarakat.

‘’Kita sangat paham bahwa ndak mungkin provinsi sendiri. Karena ujung tombaknya ada di kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Porsi provinsi dan kabupaten/kota jelas ada. Di provinsi TOT bekerjasama dengan kabupaten/kota dengan sharing masing-masing 50 persen,’’ sebutnya.

Selain itu, Pemda akan menyiapkan anggaran untuk pengadaan alat yang dibutuhkan untuk mendeteksi atau mengetahui penyakit masyarakat. Kader Posyandu akan melakukan jemput bola ke masyarakat. ‘’Jangan kita tunggu masyarakat kapan dia ke dokter. Tetapi kita jemput bola, mengecek masyarakat ke dusun-dusun. Supaya kita tahu, terutama tentang kanker serviks, kanker payudara, edukasi, jemput bola,’’ imbuhnya.

Sehingga penyakit masyarakat  bisa dideteksi  sebelum  parah. Dan bisa diobati secepatnya. Begitu juga kelembagaan Posyandu di provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa ada Pokjanal Posyandu. Wagub sangat berharap 10 Pemda kabupaten/kota fokus terhadap masalah ini.

Menurutnya, penandatangan MoU dengan bupati/walikota akan kehilangan makna jika tidak terimplementasi secara teknis dan anggaran di kabupaten/kota. Ia mengaku, tak menginginkan persoalan anggaran hanya mengandalkan provinsi saja. Karena revitalisasi Posyandu merupakan program bersama antara provinsi dan kabupaten/kota. Maka Pemda kabupaten/kota juga harus serius dan fokus.

‘’Karena kalau tidak demikian, tidak akan bisa efektif nanti. Karena yang langsung mengawasi desa adalah kabupaten/kota,’’ tambahnya.

Revitalisasi Posyandu ini, kata Wagub perlu keseriusan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Artinya ada patungan anggaran untuk melakukan revitalisasi Posyandu. Pemprov dan kabupaten/kota bertanggung jawab agar kader Posyandu kompeten.

Pembagian peran itu yang dituangkan dalam PKS. PKS yang dibuat antara Dikes NTB dan Dikes kabupaten/kota. Begitu juga antara DPMPD Dukcapil Provinsi dengan DPMD kabupaten. Untuk dukungan anggaran revitalisasi Posyandu  dianggarkan dalam APBD Perubahan dan APBD 2020.

‘’Kalau kita duduk bersama, patungan, tidak ada yang berat. Karena ujungnya bagaimana masyarakat terproteksi dari segala permasalahan yang kita alami. Sinergisitas paling utama. Karena selama ini kita kerja sendiri-sendiri ndak akan ketemu. Ndak akan pernah terealisasi yang namanya revitalisasi Posyandu yang sesungguhnya. Bukan revitalisasi yang hanya di atas kertas, yang kita gaung-gaungkan. Kita omongkan pada tataran percakapan saja tapi tak riil di lapangan. Untuk itu, harus ada sistem yang membuat sinergitas itu berjalan. Ini yang harus kita buat sistem itu seperti apa,’’ katanya.

Wagub mengatakan, input data dari tiap desa mengenai kondisi masyarakat dilakukan tiap bulan ke sistem yang sudah dibuat. Sehingga ke depan, gubernur, bupati/walikota tinggal membuka handphone (HP). Kepala daerah sudah mengetahui gambaran statistik masalah kesehatan, buruh migran, persoalan lingkungan dan lainnya.

Ditambahkan, Pemprov akan menerapkan reward dan punishment kepada kabupaten/kota yang konsen melakukan revitalisasi Posyandu. Ini diharapkan mendorong kabupaten/kota juga melakukan hal yang sama ke masing-masing desa. ‘’Memberikan reward dan punishment ke desa/kelurahan, mana yang bagus dan tidak. Karena ini menjadi stimulus, semangat bagi semua untuk bisa melakukan yang terbaik,’’ tandas Wagub.

Mengaktifkan Dasa Wisma

 

Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc menjelaskan, PKK memiliki Dasa Wisma yang dapat mendukung program revitalisasi Posyandu. Dasa Wisma merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 kepala keluarga. Dalam Dasa Wisma juga ada kader yang tugasnya membina dan mengelola kelompok masyarakat tersebut.

Namun, kata Niken, hanya beberapa Dasa Wisma yang masih aktif. Secara umum Dasa Wisma yang ada di NTB mati suri. Pihaknya sudah dibekali dengan perangkat untuk mengaktifkan Dasa Wisma yang ada. Setiap keluarga diberikan tiga buku. Setiap buku berisi data mengenai data setiap keluarga sampai kondisi sanitasi seperti air bersih, jamban dan rumahnya. Termasuk mengenai perkembangan kesehatan masing-masing keluarga.

‘’Sebenarnya kalau Dasa Wisma ini aktif, akan menjadi tools yang luar biasa untuk mendukung semua program pemerintah. Apalagi mengaktifkan Posyandu. Kalau Posyandu program pemerintah sebulan sekali. Kalau Dasa Wisma seminggu sekali, 10 KK berkumpul untuk dipantau oleh kader,’’ terang Niken.

Istri Gubernur NTB ini mengungkapkan, kondisi Dasa Wisma di NTB secara umum mati suri. Ia menyebut, tugas besar TP PKK mengaktifkan kembali Dasa Wisma di seluruh NTB. Apabila Dasa Wisma aktif, PKK dapat mengkoordinasikan setiap anggota Dasa Wisma ke Posyandu. Apabila sudah waktunya ke Posyandu, kader Dasa Wisma dapat mengingatkan masyarakat.

‘’Karena layanan Posyandu sebulan sekali. Kalau pada bulan tersebut ada masyarakat berhalangan, maka lewat kesempatan mendapatkan layanan kesehatan di bulan tersebut. Maka Dasa Wisma bisa menjadi sarana untuk memastikan bahwa anggota keluarga yang memerlukan layanan hadir,’’ ujarnya.

Dikatakan, PKK memiliki data semua anggota keluarga dari Dasa Wisma. Sehingga Dasa Wisma dapat memberikan informasi kepada Posyandu, keluarga yang perlu mendapatkan perhatian serius. Niken menuturkan, kadang dalam suatu keluarga hanya ada nenek dan cucunya. Karena orang tua anak yang bersangkutan menjadi buruh migran. Maka, keluarga tersebut membutuhkan perhatian lebih.

Banyak hal yang perlu diperhatikan dari keluarga dengan kondisi demikian. Misalnya, bagaimana mendidik atau memastikan nenek tersebut memberikan makanan bergizi pada si anak. Kemudian memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak. Misalnya, ada anggota keluarga yang sakit-sakitan, PKK melalui Dasa Wisma  juga bisa langsung mengkoneksikan dengan Posyandu.

‘’Yang menjadi masalah saat ini, bagaimana PKK merevitalisasi Dasa Wisma. Kita sudah sampaikan ke semua TP PKK kabupaten/kota dan disambut secara baik. Namun untuk tataran pelaksanaan, sepertinya masih membutuhkan detail bagaimana mengaktifkan Dasa Wisma,’’ katanya.

TP PKK NTB berencana melakukan pelatihan kader Dasa Wisma. Provinsi tugasnya melatih petugas di kabupaten/kota. Nanti kabupaten/kota melakukan hal serupa kepada petugas di kecamatan dan desa sampai dusun. Adanya TOT kader Dasa Wisma diharapkan menjadi pemicu menggerakkan Dasa Wisma di seluruh NTB.

Masalah selanjutnya, kata Niken adalah harus dibuat sistem monitoring kader Dasa Wisma untuk memastikan skema ini berjalan. Dasa Wisma, lanjutnya memerlukan dana desa, karena ada tiga buku yang disiapkan untuk masing-masing KK. ‘’Saya melihat kalau Posyandu lebih mudah. Karena Posyandu langsung dari pemerintah. Kalau PKK ini sifatnya gerakan. Jadi kita memang tidak bisa berharap semua melakukan hal ini tanpa insentif khusus,’’ terangnya.

Niken memberikan contoh seperti DKI Jakarta. Setiap kader Dasa Wisma sudah memiliki insentif seperti kader Posyandu. Karena Pemdanya sangat konsen tentang Dasa Wisma.  Data dari Dasa Wisma langsung dimasukkan menjadi data satu provinsi. Sehingga Dasa Wisma sangat diperhatikan dan dibantu supaya benar-benar aktif.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan PKK NTB. Karena baru sampai pada tahap pengaktifan Dasa Wisma. Dalam setiap  kegiatan kunjungan kerja ke kabupaten/kota, kata Niken, TP PKK NTB selalu menyampaikan soal pengaktifan Dasa Wisma ini. Tetapi diakuinya, masih membutuhkan waktu sampai teroptimalisasinya Dasa Wisma ke seluruh wilayah NTB.

‘’Yang sudah berjalan kita sangat senang sekali kalau bisa berkoordinasi dengan Posyandu yang sudah ada. Artinya, kita bisa bikin pilot project bisa lebih mudah dipantau, dicontoh untuk kerja sama ini,’’ pungkasnya.

Semua OPD Bersinergi

 

Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Ir. Hj. Hartina, MM mengatakan, keterkaitan antara revitalisasi Posyandu dengan upaya pengentasan kemiskinan. Sebelum kita menetapkan program tersebut, telah dilakukan pemetaan program yang berkaitan dengan beberapa persoalan di NTB. Terutama persoalan sosial dan kesehatan.

Setelah dilakukan pemetaan program, di dalam satu desa miskin prioritas penanggulangan kemiskinan tidak semua masalah kesehatan ada di suatu desa. Dalam satu desa prioritas penanggulangan kemiskinan, dicoba memetakan delapan persoalan mendasar di NTB. Hanya satu desa yang memiliki tujuh persoalan mendasar, selebihnya ada yang lima, empat dan tiga persoalan mendasar.

Hartina menjelaskan, Wagub telah meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bersinergi. Artinya, ada dukungan  dari OPD lain terhadap program satu OPD. Misalnya revitalisasi Posyandu. Apa yang dibutuhkan Dikes untuk tercapainya revitalisasi Posyandu, dikaitkan dengan kasus kesehatan seperti gizi buruk.

Ini butuh intervensi Dinas Ketahanan Pangan yang memiliki  program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Revitalisasi Posyandu, kaitannya dengan masyarakat yang mengalami gizi buruk, memerlukan dukungan program terkait pangan. Kemudian dibutuhkan lagi, program penguatan keluarga seperti Kelompok  Usaha Bersama (KUBe), atau ekonomi kreatif.

‘’Jadi tidak semua desa sasaran Posyandu, desa miskin mendapatkan program yang sama rata. Tetapi kita akan menganalisis sesuai permasalahan domestik. Kalau di situ masalah lingkungan maka yang masuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita padukan programnya,’’ jelasnya.

Hartina menambahkan, sinergi antar OPD dan dukungan OPD terhadap berbagai program prioritas harus jelas. Dalam program revitalisasi Posyandu yang dilakukan Dikes, apabila masyarakat butuh program KUBe, maka Dinas Sosial akan masuk. Terkait dengan program revitalisasi Posyandu, Hartina mengatakan pihaknya bersama Dikes sedang menyusun Perjanjian Kerjasama (PKS). Hal ini menindaklanjuti MoU antara Wagub dengan Bupati/Walikota se-NTB pada saat Musrenbang beberapa waktu lalu. (tim)