Revisi Perda OPD, Pemda Diingatkan Ada Nuansa Barter

Dompu (Suara NTB) – Peraturan pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk segera merevisi peraturan daerah (Perda) organisasi perangkat daerah (OPD). Revisi perda OPD sebelumnya ada nuansa barter antara eksekutif dan legislatif, sehingga revisi ini diingatkan tidak tergesa – gesa dan dibahas lebih mendalam bersama tim independent.

Sirajuddin, SH, anggota Fraksi PPP DPRD Dompu yang juga wakil Ketua DPRD Dompu dalam pandangan akhir fraksinya, Senin (15/8/2016) kemarin, mengingatkan Bupati dan wakil Bupati untuk membentuk tim independent dalam menyusun Raperda OPD sebelum diserahkan ke Dewan. Tim ini juga harus melibatkan Dewan, sehingga pembentukannya tepat fungsi. “Kami minta kepada Bupati untuk tidak tergesa – gesa dalam menyusun Perda organisasi perangkat daerah,” ingatnya.

Iklan

Sirajuddin mengungkapan, saat revisi Perda OPD beberapa tahun lalu terkesan ada nuansa barter. Pada revisi perda OPD kali ini, ia berharap tidak ada kesan barter, sehingga harus dibahas bersama sehingga tepat fungsi dan tepat sasaran.

Ketua Banleg DPRD Dompu, Kurnia Ramadhan, SE juga meminta Bupati Dompu untuk segera mengajukan revisi Perda OPD sesuai PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Revisi ini dituntut segera, karena menjadi rujukan bagi penyusunan APBD tahun 2017 dan pengisian jabatan untuk mutasi pejabat struktural bagi Bupati dan wakil Bupati hasil Pilkada serentak 2015. “Kami minta agar Raperda ini segera diajukan pemerintah,” katanya.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengatakan, masukan fraksi PPP agar dibentuk tim independent yang terdiri dari Dewan dalam menyusun Raperda OPD diapresiasinya. Dengan demikian, ketika diserahkan ke Dewan proses pembahasannya tidak akan alot. “Nanti saya sampaikan ke Sekda,” ungkapnya.

Saat ini, kata H Bambang, pihaknya tengah mempersiapkan Raperda OPD sesuai PP no 18 tahun 2016. “Kita sedang siapkan Raperdanya dan sedang dibahas secara internal. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan Dewan untuk dibahas bersama,” katanya. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here