Review Kontrak Proyek DAK Fisik Masih di Bawah 50 Persen

Syamsuddar. (SuaraNTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat NTB menyebutkan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dilakukan review masih di bawah 50 persen hingga Juni ini. Masih minimnya proyek DAK Fisik yang direview Inspektorat karena sebagian besar belum selesai lelang atau tender.

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan tenggat waktu hingga 21 Juli mendatang bagi Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan syarat pencairan DAK Fisik 2021. Salah syaratnya adalah hasil review Inspektorat.

Iklan

“DAK Fisik yang sudah selesai review kontrak belum sampai 50 persen. Tapi dari hasil rapat kemarin diupayakan dia selesai. Ada yang sedang proses lelang, dan juga dalam pemilihan e-catalog,” kata Inspektur Pembantu (Irban) III Inspektorat NTB, Drs. Syamsuddar, M. Ak., dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 14 Juni 2021.

Syamsuddar menjelaskan paket proyek DAK Fisik yang direview Inspektorat, yakni yang sudah di-entry di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

“Yang sudah direview, antara lain Dikbud, Dikes. Kalau untuk DAK Fisik jalan di Bina Marga sudah duluan,” terangnya.

Pihaknya menekankan kepada Organissi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik agar  elakukan pencocokan antara kontrak dengan DPA. Kemudian memastikan apakah pekerjaan DAK Fisik benar-benar sudah tertuang anggaran di DPA. Selain itu, mencocokkan nilai hasil pelelangannya.

“Kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan BPKAD. Karena masih dalam proses lelang,” terangnya.

Pihaknya meminta agar OPD benar-benar memperhatikan tenggat waktu batas pengajuan persyaratan pencairan DAK Fisik ke Kementerian Keuangan, 21 Juli mendatang. Pasalnya, jika lewat dari batas waktu, maka akan menjadi beban daerah.

“OPD sudah kita imbau dan mereka sudah memahami. Cuma proses lelang masih berproses. Kita juga koordinasi dengan Biro PBJ.  Sekitar minggu pertama Juli, mereka sudah rata-rata sudah selesai lelang. Diharapkan semua sudah tandatangan kontrak,” tandasnya.

Tahun 2021, alokasi DAK Fisik untuk 11 Pemda di NTB sebesar Rp1,965 triliun. Dengan rincian, Pemprov NTB sebesar Rp417,6 miliar, Bima Rp209,9 miliar, Dompu Rp90,3 miliar, Lombok Barat Rp160,7 miliar, Lombok Tengah Rp230,6 miliar. Kemudian, Lombok Timur Rp282,9 miliar, Sumbawa Rp140,7 miliar, Kota Mataram Rp116,8 miliar, Kota Bima Rp70,5 miliar, Sumbawa Barat Rp111,06 miliar dan Lombok Utara Rp133,9 miliar.

Namun, karena ada pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga pagu DAK Fisik untuk NTB turun menjadi Rp1,910 triliun atau berkurang sebesar 2,81 persen dari pagu sebelumnya. Pagu DAK Fisik untuk Pemda baik provinsi dan kabupaten/kota setelah revisi adalah, Pemprov NTB sebesar Rp393,3 miliar, Lombok Barat Rp159,7 miliar, Lombok Tengah Rp228,2 miliar, Lombok Timur Rp282,8 miliar, Bima Rp209,8 miliar, Sumbawa Rp140,7 miliar, Dompu Rp90,2 miliar, Sumbawa Barat Rp110,9 miliar, Lombok Utara Rp114,2 miliar, Kota Mataram Rp110,7 miliar dan Kota Bima Rp69,1 miliar. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional