Review BPKP Belum Final, Dana Hibah di KLU Tetap Disalurkan

Auditor BPKP mendampingi Pemda KLU memberi keterangan pers soal dana hibah, Selasa, 22 Desember 2020. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Penyaluran dana hibah Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kepada hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dibas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) KLU, masih dalam proses review BPKP. Namun demikian, dana tersebut tetap berjalan dan sudah diterima oleh hotel dan restoran yang lulus verifikasi.

“Terkait review ini, kami juga pertanyakan dulu. Karena (hibah kepada hotel dan restoran) ini pertama kali,” ungkap Kepala Inspektorat KLU, H. Zulfadli, SE., pada keterangan pers penggunaan dana hibah, Selasa, 22 Desember 2020.

Kendati demikian, sambung dia, pihaknya lebih dulu memastikan bahwa distribusi anggaran sesuai dengan petunjuk teknis, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebelum review, kami melihat beberapa kriteria. Kenapa harus ada kriteria, padahal yang menanggung dampak pandemi, hampir semua,” ucapnya.

Zulfadli mengklarifikasi pula, mengapa hanya sedikit tempat usaha yang masuk dan terverifikasi. Ia menyebut, seluruh hotel dan restoran di tiga Gili saja mencapai 752 unit. Namun tidak semua dapat mengajukan diri sebagai calon penerima. Hotel dan restoran yang berada di kawasan GTI jumlahnya sekitar 530 unit, tidak tercatat sebagai calon penerima. Sebab pengusaha di kawasan itu terkendala Tanda Daftar Usaha Perusahaan (TDUP) meski di sisi lain, mereka juga tetap membayar pajak kepada pemerintah. Praktis dari total properti sesuai persyaratan penerima, hanya 121 yang dinyatakan final menerima hibah.

“Seandainya ada Silpa akibat tidak termanfaatkan untuk kegiatan lain, maka kembali ke kas negara. Saya katakan, hibah juga tidak harus habis karena secara administrasi, hibah keluar jika ada kegiatan,” tandasnya.

Sementara, Auditor BPKP Perwakilan NTB, Katuk Laksono Haryadi, yang hadir pada kesempatan itu mengakui belum selesainya review calon penerima secara keseluruhan. Kendati demikian, pihaknya meyakini review awal yang dilakukan Inspektorat tidak bertentangan dengan juknis maupun regulasi lain menyangkut pencairan anggaran.

BPKP pada kesempatan itu mengakui, tidak dapat menyampaikan hasil review, karena berkenaan dengan standar prosedur penyampaian informasi kepada publik. BPKP juga memastikan semua kegiatan berkenaan dengan hibah akan diawasi. “Mudah-mudahan tidak terjadi penyelewengan. Kita juga wanti-wanti Dispar, terkait hibah tidak harus habis. Tidak mampu dilaksanakan, jangan paksakan,” tandasnya. (ari)