Retribusi Tiket dan Parkir Pantai Labuhan Haji Dipertanyakan

Parkir kendaraan di Pantai Labuhan Haji. Pemerintah menanyakan penggunaan uang parkir yang dibayar pengunjung. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Suasana ramai masih terlihat di Pantai Labuhan Haji, Minggu,  16 Juni 2019. Aktivitas pungutan tiket dan penarikan biaya parkir pun diberlakukan. Sekali masuk p 5 ribu dan parkir Rp2 ribu untuk sepeda motor. Belum lagi layanan atas jasa penggunaan fasilitas umum seperti toilet dan kamar mandi yang dikenakan Rp 2 ribu sekali masuk.

Penarikan biaya tiket masuk ini turut dipertanyakan Kepala Bidang Pemasaram Dinas Pariwisata Kabupaten Lotim, Muhir saat mendatangi Labuhan Haji kemarin. Dia menemukan, tiket yang kabarnya sudah dikoordinasi oleh Badan Pendapatan Daerah ini tidak disobek. Setelah diperintahkan penyobekan baru petugas penarikan biaya tiket ini menyobek. Diduga, tiket yang sudah dipotong itu dijual kembali ke semua pengunjung.

Iklan

Alasan penjual tiket, tiket lama yang sudah diporporasi ini terlalu tipis dan mudah sobek. Selain itu, ditakutkan tiketnya habis dan tidak ada lagi yang dijual kepada pengunjung. Temuan kasus ini membuat Kabid Pemasaran Dispar Lotim yang menjadi wali pengembangan destinasi wisata Labuhan Haji ini berang.

Temuan lainnya, di Taman Labuhan Haji. Taman yang sudah menelan biaya belasan miliar itu terlihat juga ramai dikunjungi pengunjung. Di tempat ini terlihat aktivitas perparkiran juga dipungut biaya.

Menurut penuturan tukang parkir, jutaan rupiah didapat saat ramai. Namun uang parkir yang didapat diserahkan ke pemuda di Labuhan Haji. Ia pun hanya diberikan Rp 100 ribu sebagai jasa pengaturan.

Penyerahan dana hasil parkir di taman yang belum diresmikan pemerintah daerah itu diminta Kabid Pemasaran tidak diserahkan ke pemuda. Namun alasannya pengelolaan kawasan Labuhan Haji ini kini katanya di tangan pemuda setelah ada pelimpahan dari pemerintah.

Tukang parkir yang tak mau disebut namanya mempertanyakan juga arah penggunaan uang. Pasalnya, setelah acara selesai pesta pantai Labuhan Haji menjadi tempat penumpukan sampah. Harapannya ada tanggung jawab tidak sekadar menarik biaya.

Kabid Muhir mengatakan tahun depan tidak akan terulang lagi ada penarikan karcis dan parkir secara parsial. Diinginkan ada tiket terintegrasi. Masuk destinasi langsung tanpa ada keharusan membayar biaya biaya lainnya, sehingga para pengunjung tidak membayar secara dobel.

Kepala Desa Labuhan Haji Pahminuddin mengatakan mengenai biaya ini menjadi kewenangan panitia. Pemerintah desa hanya menarik Rp 1 juta sebagai Pendapatan Asli Desa. Selebihnya menjadi kewenangan panitia. Tiket yang digunakan sudah diporporasi, sehingga ada keharusan juga dari panitia menyerahkan 10 persen dari seluruh karcis yang laku. Sejauh ini diketahui sesuai hasil perolehan terakhir yang terlapor ke desa jumlah dana terkumpul dari penjualan tiket Rp 44 juta.

Pahmin berharap sebenarnya bisa diberikan lebih banyak diberikan ke desa. Namun belum bisa diwujudkan karena panitia juga diketahui membayar banyak biaya lainnya saat prosesi acara. Antara lain biaya keamanan dan lainnya. (rus)