Retribusi Sampah di Kota Mataram Sebaiknya Diaudit

Mataram (Suara NTB) – Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB) mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit terhadap retribusi sampah sebesar Rp 5.000 yang ditarik pemerintah daerah melalui PDAM Giri Menang. Pemegang saham pengendali membebankan sebesar Rp 5.000 yang dibayar pelanggan rutin setiap bulan untuk retribusi sampah.

 “Lihat saja persoalan sampah di Kota Mataram tak tuntas-tuntas, sementara konsumen rutin membayar kewajibannya sesuai Perda,” kata Ketua YPK Provinsi NTB, H. Moh. Saleh, SH, MH.

Iklan

Tak jarang dijumpai sampah ditumpuk oleh masyarakat di aliran-aliran air. Padahal, aliran air di Kota Mataram bahkan telah dijadikan sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar. Contoh saja beberapa titik sungai dibuat petak untuk mengembangkan lahan kangkung. Membuang sampah sembarangan ini, bisa saja dipicu karena manajemen pengelolaan sampah yang belum maksimal.

Dosen Fakultas Hukum Unram ini mengatakan, pada dasaranya, persoalan sampah sudah barang tentu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika kemudian konsumen dipungut untuk retribusi kebersihan, artinya masyarakat telah mensubsidi pemerintah.

“Kalaupun masyarakat, konsumen sudah mengeluarkan, itu harus diaudit, ini artinya masyarakat yang lebih peduli pada pemerintah. Karena persoalan sampah tidak beres, ini menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Retribusi sebesar Rp 5.000 per bulan/pelanggan menurutnya terlalu besar untuk Kota Mataram. Dengan retribusi sebesar itupun urusan sampah tak tuntas. “Kejaksaan harusnya bergerak mengaudit uang yang masuk kali sekian pelanggan, dikemanakan itu,” imbuhnya.

Ia juga menyorot adanya indikasi pembebanan kembali uang kebersihan kepada konsumen di lingkungan. Padahal, pelanggan telah menyetor secara rutin kepada pemerintah daerah melalui PDAM Giri Menang.

“Mestinya Perda direvisi kalau dia demikian. Itu artinya ada pembayaran dobel dari konsumen PDAM. Dari yang diserahkan rutin, sampai yang diserahkan kepada lingkungan. Bukankah artinya yang disetorkan tiap bulan itu sudah otomatis masuk ke lingkungan, jangan narik lagi,” imbuhnya.

Karena itulah, YPK Provinsi NTB mendorong dan sangat mengharapkan aparat mengecek bagaimana pengelolaan retribusi yang ditarik kepada pelanggan. Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PDAM Giri Menang, Drs. L. Ahmad Zaini, ST, MT menjawab Suara NTB dengan menanyakannya langsung kepada pemerintah daerah.

“Uangnya ada di Pemda. Silakan saja koordinasi dengan Pemda pak,” jawabnya via pesan singkat. (bul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here