Retribusi Pasar dan Parkir Diduga Rawan Pungli

Didi Sumardi. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menemukan retribusi pasar dan retribusi parkir  yang masih marak pungutan liar (Pungli). Untuk itu, perubahan tarif retribusi pasar dan parkir harus dikaji secara serius. Pembahasan itu juga harus melihat dari berbagai aspek, sehingga tidak melahirkan pungli-pungli baru pada penerimaan PAD kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi mengatakan, perubahan tarif retribusi pasar dan parkir masih dalam kajian oleh tim di jajaran eksekutif. Pada rapat KUA-PPAS dan RAPBD kota Mataram tahun 2020 yang berkaitan dengan PAD, retribusi pasar dan parkir masih menjadi catatan. Untuk itu perlu kiranya dilalukan revisi berdasarkan hasil kajian tahun 2020 ini. “Aspeknya, lebih kepada penyempurnaan, sehingga harus direvisi,” kata Didi, Jumat, 21 Februari 2020.

Iklan

Menurut Didi, dari tarif retribusi pasar sebesar Rp800 tersebut, memang masuk akal, jika ada usulan untuk digenapkan menjadi Rp1.000. Karena, pada kajian di DPRD Kota Mataram, retribusi apa pun bentuknya, harus disesuaikan  dengan nilai mata uang. “Memang tidak seberapa. Jadi yang di bawah Rp1.000 itu, kalau bisa digenapkan saja. Kalau retribusinya Rp500, bisa saja jadi Rp1.000,” sarannya.

Didi berpendapat, kenaikan tarif retribusi juga harus dilihat dari beberapa sisi untuk menentukan standar tarif. “Pertama tentu aturannya kita bisa lihat, ada (siapa) yang menentukan standar-standarnya. Yang kedua, harus dilihat dari nilai yang berlaku, nilai tertentu itu wajar tidak? Dan harus dianalisa dampaknya. Apakah negatif bilamana itu diterapkan,” jelasnya.

Ia pun meminta, jika kenaikan tarif bisa memberatkan bagi semua pelaku usaha di pasar tentu tidak boleh dinaikkan. Selanjutnya, kenaikan tarif retribusi harus dilihat dari aspek pengawasan di lapangan. “Misalnya uang parkir yang sekarang, kalau kita tentukan Rp1.500 pasti bayarnya Rp2.000. Untuk retribusi pasar, kalau kita tentukan Rp800, pasti kebanyakan bayarnya Rp1.000,” katanya.

“Nah yang seperti itu kan kita membangun sistem yang tidak baik. Padahal penarik retribusi tadi harus dan wajib mengembalikan sisa uang tadi. Berapa pun banyaknya. Kalau tidak, itu masuk kualifikasi Pungli. Karena sisa dari pembayaran itu tadi, jelas masuk pungli,” papar Didi.

Untuk itu jelas politisi Golkar ini, terlepas dari kasus tadi, tarif retribusi itu harus dikaji secara mendalam. Terlepas,apakahpemberi retribusi ke juru pungut jika tidak sesuai dengan ketentuan tadi, dan kenyataannya diambil, sudah jelas masuk ranah Pungli.

Didi meminta, kanaikan tarif retribusi juga harus dilihat dari aspek pengawasan. Pemkot Mataram juga harus bisa membangun sistem yang baik terkait retribusi tersebut. “Nah, tarif retribusi yang mendekati genap itu sebaiknya digenapkan agar tidak ada celah Punglinya,” tutup Didi. (viq)