Retribusi Parkir di KLU Diakui Banyak Bocor

Ilustrasi (PAD)

Tanjung (Suara NTB) – Retribusi parkir di Kabupaten Lombok Utara (KLU) diakui banyak bocor, karena tak terurus maksimal. Dalam 2 tahun terakhir, capaian retribusi parkir diklaim hanya menyentuh puluhan juta, turun dari setoran ratusan juta.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, H. Samsul Rizal, SP., kepada Suara NTB, Selasa,  22 Januari 2019 tak menyangkal tudingan kontribusi retribusi parkir yang cenderung menurun. Hal itu diakibatkan tidak optimalnya pengawalan areal parkir potensial yang banyak tersebar di sepanjang kawasan pantai Lombok Utara dan tempat wisata daratan.

Iklan

“Tahun 2106 – 2017 lalu, kita pernah menyetorkan retribusi parkir antara Rp 200 juta sampai Rp 600 juta. Tapi turun lagi menjadi puluhan juta,” ungkap Rizal.

Ia mencatat, perlu inovasi untuk menghimpun retribusi parkir. Pasalnya sebaran objek parkir tidak hanya terdapat di daratan, melainkan di wilayah 3 Gili. Di daratan Lombok Utara, beberapa objek parkir yang dapat “ditongkrongi” Pemda meliputi, kawasan kuliner Nipah dan sekitarnya, titik parkir seputaran Teluk Nara dan Teluk Kodeq, sejumlah titik parkir yang ramai di sepanjang pantai. Titik parkir yang menuju objek wisata air terjun juga perlu dikawal oleh Pemda.

Lebih lanjut, menurut Rizal, kawasan wisata 3 Gili tidak kalah ramai untuk memperoleh retribusi parkir. Sebut saja, parkir boat/fast boat yang sandar di Teluk Nara dan dermaga Gili Air, retribusi parkir (rental) sepeda dan parkir cidomo yang ada di 3 Gili. “Di depan anggota dewan saya pernah ungkap, saya optimis bisa setorkan retribusi parkir sampai Rp 1 miliar, asalkan sistemnya diperbaiki,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KLU, H. Zulfadli, SE., menyebut perlunya dorongan bagi instansi teknis untuk menambah retribusi parkir. Pihaknya juga ikut mengupayakan penambahan objek pajak parkir di tengah masyarakat.

Dari komponen pajak parkir sendiri, Bapenda mematok target pendapatan sebesar Rp 50 juta. Meski rendah, namun tidak seluruhnya bisa tertagih. Kerusakan rumah warga akibat gempa menyebabkan ketersediaan lokasi parkiran tidak berfungsi maksimal.

Selain itu, trauma membuat motivasi para penagih pajak yang berdomisili di Lombok Utara menurun. Pascagempa, kebanyakan juru pungut masih berkonsentrasi untuk mengungsi dan mengamankan keluarga. “Jumlah titik parkir di KLU cukup banyak, sekitar 50 titik, bahkan lebih. Warga memanfaatkan lahannya sebagai lokasi parkir, inilah yang kita bebankan pajak,” jelasnya.

Di samping pajak parkir, Bapenda juga menagih retribusi parkir di 16 titik yang dianggap strategis. Sementara retribusi parkir yang ada di pinggir jalan raya, masih ditangani oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan KLU.

Seiring bertambahnya target PAD tahun ini sebesar Rp 185 miliar, bertambah dari target sebelumnya sebesar Rp 145 miliar. Dijelaskannya, pada tahun 2018 lalu target PAD sejatinya dipatok Rp 200 miliar. Pascabencana gempa, target direvisi pada APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 145 miliar. Hingga akhir tahun 2018, capaian PAD yang dihimpun sekitar 89,97 persen.

“Realisasi tidak tercapai karena faktanya gili hampir lumpuh waktu itu. Tapi sekarang para pengusaha sudah kembali lagi harapan kami semoga bisa jalan seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya. (ari)