Respons Survei KPK, Pemprov Perbaiki Perangkat Antikorupsi

Ibnu Salim (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB terus melakukan perbaikan perangat perangkat yang bisa mendukung pencegahan potensi tindak pidana korupsi. Langkah ini untuk merespons hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)  yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019 yang sedang berlangsung. Di mana untuk tahun 2018, hasil SPI, NTB masuk urutan enam besar daerah berintegritas.

Menurut Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si, perbaikan perangkat antikorupsi di sejumlah sektor pelayanan publik dengan terus beradaptasi dengan sistem teknologi informasi demi transparansi. Seperti dalam manajemen pengelolaan pemerintah dengan e-planning dan e-budgeting.

Iklan

Selain itu, di sektor lain seperti  Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dan perizinan yang berbasis online, termasuk pajak online, sistem pengaduan secara online, juga whistle blower system. ‘’Perangakat perangkat  anti korupsi yang sudah berjalan dan sedang kita tingkatkan perbaiki yang belum optimal,’’ kata Ibnu Salim kepada Suara NTB, Senin, 7 Oktober 2019.

Ia bersyukur, upaya pendampingan untuk penerapan  Zona Integritas (ZI) diikuti dengan kepatuhan tingkat  Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang ditetapkan sebagai percontohan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona itu dibagi- bagi dan dilakukan pendampingan oleh masing-masing Inspektur Bantuan (Irban).

‘’Alhamdulillah  memang sudah bagus dan harus dipertahankan. Sistem pelayanan kita  harus terus diperbaiki. Seperti rumah sakit kita sudah bagus. Kalau ada yang masih kurang senyum, kita dorong perbaiki lagi. Termasuk sektor pelayanan publik lainnya.  Tutup peluang atau celah percaloan, pungli, karena ini yang jadi penilaian KPK,’’ ujarnya.

Ini juga berlaku pada semua OPD yang sedang dilakukan penilaian, seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Perhubungan, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Dinas Kesehatan, termasuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda).

Inspektur berharap rekomendasi perbaikan dalam catatan SPI KPK tahun 2018 jadi rujukan OPD untuk optimalisasi. Apalagi penilaian ini dilakukan secara ketat, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas rekomendasi KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

‘’Jadi itu cara mereka memetakan dan  mengetahui presepsi korupsi masyarakat terhadap pemerintah daerah itu seperti apa. Semua dilakukan dengan insidentil, tidak ada pra kondisi. Alhamdulillah,  untuk tingkat provinsi, kita di NTB urutan ke enam, untuk tingkat kementerian lembaga, kita urutan ke tujuh dengan nilai 73,’’ ujarnya.

Mengenai penilaian SPI KPK tahun 2019, ia optimis akan terus meningkat, seiring dengan perbaikan layanan di pemerintahan. ‘’Saya kira realistis kalau  poinnya naik menjadi 80 persen bisa kita capai,’’ ujarnya.

Sementara Inspektur Bantuan Khusus (Irbansus) Inspektorat NTB, Drs. Samsuddar, M.Ak menjelaskan, penilaian SPI tahun 2019 sedang berlangsung di NTB. Prosesnya benar-benar berjalan independen tanpa melibatkan pihaknya. Penentuan OPD yang jadi objek penilaian pun ditentukan oleh KPK dan ditindaklanjuti oleh survei BPS.

Sementara, untuk instrument penilaian, menggunakan responden internal dan eksternal, dengan bobot penilaian  internal 85,45 persen dan eksternal 72,31 persen. ‘’Dan Alhamdulillah, kita pada posisi 73,13 persen,’’ ujarnya.

Dijelaskan, penilaian internal berkaitan dengan budaya organisasi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem antikorupsi hingga pengelolaan anggaran. ‘’Itu yang ditanya kepada pegawai. Termasuk bagaimana transpransi dan sistem antikorupsi,’’ jelasnya.

Komentar-komentar dari internal memberikan nilai yang bagus sesuai dengan kondisi riil pengelolaan pemerintahan di NTB, karena sudah diawali dengan penguatan integritas.

Sementara penilaian eksternal diakuinya masih ada catatan-catatan. Sehingga pihaknya terus mendorong optimalisasi. (ars/*)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional