Resmikan Radio Sekolah Perempuan, Menteri PPPA Minta Pemda KLU Beri Dukungan Kebijakan

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, disambut oleh kelompok perempuan di Lombok Utara. Bintang  hadir meresmikan radio perempuan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kamis, 15 April 2021. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau biasa disapa Bintang Puspayoga, hadir langsung meresmikan radio perempuan di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kamis (15/4). Ia meminta, pemerintah daerah memberi dukungan melalui kebijakan daerah agar radio perempuan maupun kegiatan kelompok perempuan lain dapat eksis.

Bintang Puspayoga hadir didampingi tiga orang deputi, masing-masing Deputi Kesetaraan Gender,  Deputi Pemenuhan Hak Anak, dan Deputi PKA serta Asisten Deputi. Sementara dari daerah, Menteri PPA disambut Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., Pegiat Kapal Perempuan, Lembaga Pemberdayaan SDM, Forkopimda serta masyarakat setempat.

Iklan

Dalam lawatan ke Lombok Utara, Menteri PPA hadir di dua tempat. Selain di Sukadana, Bintang Puspayoga, mengunjungi Desa Teniga, Kecamatan Tanjung. Di sana, Menteri PPPA meninjau Berugak Perempuan dan Pos Pengaduan Perempuan. ‘’Saya bangga dengan suasana penerimaan yang penuh kekeluargaan, disambut anak-anak dengan talenta, ibu-ibu sekolah perempuan di sini,’’ ujar Bintang.

Ia memuji kiprah kaum perempuan di Lombok Utara yang mampu menghasilkan produk UMKM. Tidak hanya itu, dilibatkannya perempuan pada Musrenbang juga diharapkan bisa diperluas dengan keterlibatan Musrenbang perempuan hingga ke desa.

‘’Saya di sini meresmikan Radio Sekolah Perempuan, bagaimana radio menjadi media komunikasi, media penerang bagi ibu-ibu untuk menjadi perempuan yang mandiri, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat bangsa dan negara,’’ harapnya.

Ia meyakini, sekolah perempuan menjadi wadah yang melahirkan output positif bagi daerah. Minimal, kaum ibu yang ikut sekolah perempuan bisa menjadi sumber sosialisasi bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya di usia dini.

Ia juga meminta Perda Nikah Dini,  yang sudah ada, tidak menjadi dokumen semata. Melainkan implementasinya harus nyata untuk mencegah kasus nikah dini.

“Dampak perkawinan anak kemana-mana, dari risiko angka kematian ibu, kematian bayi, putus sekolah, hingga risiko timbulnya kemiskinan.”

Ia berharap pula, Radio Sekolah Perempuan jadi contoh baik dan mendapat dukungan Pemda. Sebab bagaimanapun perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, tidak lepas dari kebijakan pimpinan daerah.

‘’Di mana perempuan itu berdaya, hak-hak anak terpenuhi. Itu bergantung dari pimpinan daerah. Kami dari Kementerian hanya bisa mensupport. Kami titip ibu-ibu, anak-anak kepada Bapak Bupati yang sudah mendapat amanat dari rakyat,’’ pungkas Bintang Puspayoga.

Sementara, Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, berharap kehadiran Menteri Perempuan kali ini menjadi momen yang memberi motivasi bagi perempuan Lombok Utara untuk bisa lebih produktif di semua sektor. Ia mengakui, masalah nikah dini masih cukup banyak. Kasus tahun 2020 lalu meningkat dibandingkan tahun 2019. Itu ditunjukkan oleh meningkatnya kasus persalinan pada usia kurang dari 19 tahun meningkat menjadi 612 kasus.

‘’Peran ibu-ibu, pegiat perempuan untuk sekolah perempuan sangat membantu. Begitu juga, hadirnya Radio Nina Bayan, mudah-mudahan menjadi komunikasi ibu- ibu untuk saling memotivasi,’’ ujarnya.

Diakui Djohan, inisiatif kelompok sekolah perempuan mendirikan radio menjadi motivasi bagi Pemda untuk berbuat lebih baik. Sebagai bupati, dirinya akan mendukung eksistensi radio perempuan hingga berkembang ke semua desa. Radio ini menurutnya bisa menjadi sarana edukasi dan informasi bagi kaum perempuan di desa setempat.

‘’Melalui radio ini, harapan kita bisa menyadarkan semua pihak, bahwa kawin muda tidak bagus untuk kesehatan,’’ demikian Djohan. (ari)

Advertisement ucapan idul fitri ucapan idul fitri ucapan idul fitri Jasa Pembuatan Website Profesional