Reses DPRD Sumbawa 2020, Dapil IV dan V Temukan Beragam Aspirasi

Juru Bicara Dapil V DPRD Kabupaten Sumbawa, menyampaikan hasil reses di rapat paripurna, Rabu, 26 Februari 2020. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Rapat Paripurna DPRD Sumbawa, dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Reses I Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, tahun 2020, Rabu, 26 Februari 2020. Untuk Daerah Pemilihan (Dapil) IV dan Dapil V, beragam aspirasi masyarakat muncul dengan harapan dapat diakomodir oleh pemerintah. Baik itu di bidang fisik, ekonomi, pendidikan sosial budaya dan kesehatan.

Juru Bicara Dapil IV, Sri Wahyuni, menyampaikan hasil reses dari Dapil IV meliputi 5 kecamatan, yakni Kecamatan Rhee, Utan, Buer, Alas, dan Alas Barat. Tujuannya, mensosialisasikan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 kepada masyarakat. Mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi DPRD kepada masyarakat. Mendorong parsitipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Sebagai media bagi Anggota DPRD untuk menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di Dapilnya. Mendekatkan pelayanan Anggota DPRD kepada masyarakat sehingga mengetahui secara riel permasalahan dan kebutuhan ditengah masyarakat. Namun waktu pelaksanaan reses terbatas, bila dibandingkan dengan luas wilayah Dapil. Sehingga masih banyak persoalan yang perlu disikapi secara bersama-sama. Baik oleh eksekutif sebagai leading sektornya maupun legislatif sebagai lembaga kontrol.

Iklan

Untuk diketahui, hasil reses berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur serta pola pelayanan pemerintah mengemuka untuk diperbaiki serta dituntaskan melalui program di tahun-tahun mendatang. Garis besarnya, Bidang Infrastruktur/Fisik diantaranya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan Negara, Provinsi, Kabupaten, Jalan Desa (Lingkungan), Penetapan batas Desa, Pembangunan Bronjong, Penahan tebing, Pembangunan/Perbaikan Drainase Jalan Negara dalam wilayah kecamatan Dapil IV. Kemudian, embung, sumur pantek dan sumur bor untuk pertanian. Serta sarana kebersihan masih menjadi kendala utama yang terjadi di lima kecamatan. Untuk itu sangat diperlukan pengadaan atau ketersediaan kontainer sampah dan kendaraan pemadam kebakan di masing masing kecamatan.

Bidang Ekonomi diantaranya, perlunya program yang melibatkan serta memberdayakan masyarakat terutama kepemudaan seperti pelatihan pelatihan skill perbengkelan, pertukangan, pertanian, peternakan, tata boga, menjahit, tata busana dan lainnya. Yang selanjutnya dapat dibekali dengan peralatan sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan.

Pengembangan UMKM bidang peternakan, pertanian, perikanan dan kelautan guna mendukung penguatan kelembagaan kelompok tani, kelompok ternak seperti pengadaan bibit unggul, pengadaan alsintan, pupuk, pengadaan alat ketinting dan kerambah bagi para nelayan.

Sedangkan bidang kesehatan, sosial, pendidikan dan budaya diantaranya, keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), PKH dan lain lain, masyarakat mengharapkan program tersebut yang merupakan program Pemerintah pusat agar dapat bersinergi dengan program Jamkesda Provinsi dan kabupaten. Perlunya digelar sosialisasi yang luas terkait dengan pendataan sehingga program tersebut dapat tepat sasaran. Selain itu permasalahan pelayanan kesehatan di lapangan juga masih menjadi hal yang harus diperhatikan, penambahan dokter, penambahan alat kesehatan untuk pukesmas dan postu serta ambulance. Perhatian serius pemerintah daerah terhadap tenaga sukarela perawat yang masih sangat jauh dari kesejahteraan untuk bisa dilakukan sistem pembayaran jasa kerja yang diatur melalui Peraturan Bupati. Terkait dengan ketidakmampuan masyarakat dalam berobat karena tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa BPJS/KIS/KIP/PKH dan sejenisnya sehingga kerap terjadi penolakan terhadap SKTM di beberapa Puskesmas dengan alasan tidak terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Jenjang SMP/MTs Negeri maupun swasta masih terdapat kekurangan seperti, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), beubeler, perangkat komputer, serta server dan lain lain dalam menunjang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Memerlukan perhatian serius Pemerintah untuk memberi kenyamanan dalam belajar siswa di sekolahnya terhadap sering terjadinya kebanjiran. Perhatian serius Pemerintah terhadap permasalahan Guru Tidak Tetap (GTT) /Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tergabung dalam K-2 ataupun yang belum masuk K2 namun memiliki masa kerja di atas 5 tahun.

Sementara itu, Juru Bicara Dapil V, Dra. Saidatul Kamila Djibril menjelaskan hasil reses, kebutuhan desa maupun kebutuhan wilayah masing-masing Dapil memiliki kesamaan baik di bidang fisik, sosial budaya, pariwisata, dan ekonomi. Secara garis besar, hasil reses di Dapil V yang mliputi kecamatan Unter Iwes, Labuan Badas dan Batulante, untuk Bidang Fisik, diantaranta, perlunya pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan dan perbaikan prasarana jembatan, drainase, pengamanan tebing talud/bronjong karena berdampak pada penanganan banjir di Kecamatan Labuhan Badas dan Unter Iwes. Perlunya pembangunan infrastruktur akses jalan di masing-masing kecamatan dan desa di Labuhan Badas, Batu Lanteh dan Unter Iwes termasuk jalan lingkungan baik produk lapen ataupun rabat beton serta paving blok. Pentingnya pembangunan Jalan Usaha Tani dan saluran irigasi pertanian. Menyegerakan perbaikan prasarana pendidikan pada masing-masing tingkatan dari TK/PAUD sampai SMP baik kebutuhan pembangunan lokal baru, rehab gedung, pembangunan perpustakaan, atap, pagar guna menunjang proses belanja siswa.

Bidang Sosial, Budaya dan Pariwisata, diantaranya, pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok PKK di desa. Pengadaan kursi dan terop untuk kegiatan sosial serta keagamaan masyarakat. Pemasangan batu/pengaman pantai Jempol sampai Goa. Serta pembenahan Desa wisata sebagai destinasi andalan Kabupaten Sumbawa. Bidang Ekonomi, pengadaan Alsintan menjadi kebutuhan prioritas petani. Begitu juga dengan mesin ketinting dan rumpon bagi para nelayan. Pengadaan rombong bagi pedagang kecil di pinggir jalan serta perlindungan usaha pedagang retail eceran dari gempuran hegemoni atau monopoli toko modern berjejaring. Pengadaan alat pertukangan dan perbengkelan, penggiling dan penggoreng kopi untuk menggerakkan lokomotif ekonomi di desa. (arn/*)