Reposisi AKD Masih Belum Jelas

Tanjung (Suara NTB) – Reposisi Alat Kelengkapan DPRD di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU)menuai pro dan kontra. Meski pimpinan DPRD sebelumnya sudah mengisyaratkan reposisi – dilanjutkan dengan jadwal paripurna oleh Badan Musyawarah, namun hingga kini reposisi AKD di DPRD KLU masih belum jelas. Bahkan, kalangan DPRD KLU mau membawa masalah reposisi ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua Fraksi Hanura DPRD KLU, Ardianto, SH, Selasa, 28 Februari 2017 menegaskan, belum setuju dengan rencana reposisi AKD. Bukan lantaran kemungkinan penurunan penghasilan yang akan diterima pimpinan AKD apabila direposisi, melainkan substansi reposisi yang tidak sesuai dengan alur anggaran (APBD).

Iklan

“Untuk tahun berjalan ini, para Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sudah menerima tunjangan. Seandainya nanti berubah di tengah jalan, kecil kemungkinan kami (pimpinan AKD lama) akan mengembalikan tunjangan yang sudah diterima, tetapi penghasilan otomatis akan berkurang. Apa mau kawan-kawan ini?” tanya Ardianto.

Diakui Ardianto dan beberapa pimpinan AKD lain, tunjangan jabatan di AKD sudah diterima untuk dua bulan di 2017. Tentunya, akan menjadi persoalan apabila tunjangan yang sudah diterima harus dikembalikan lagi ke daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin gegabah dan lebih memilih membawa persoalan reposisi AKD di tengah tahun anggaran ini ke Kemendagri.

Terdapat dua substansi dalam reposisi ini kata Ardianto. Pertama, regulasi yang mengatur AKD tertuang pada PP 16 tahun 2010.  Pada Pasal 48 Ayat 6 sampai Ayat 8, dijelakan penempatan anggota DPRD dan perpindahan ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dilakukan setiap awal tahun anggaran. Selanjutnya, keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. Serta masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2,5 tahun.

“Jangan 2 tahun setengahnya yang dilihat, tetapi maksimalkan masa jabatan AKD untuk 2,5 tahun. Pelaksanaan perubahan pimpinan AKD dapat dilakukan pada tahun anggaran, artinya bahwa finalisasi penetapan AKD harus dilakukan antara November dan Desember, sehingga di tengah tahun anggaran tidak ada perubahan penghasilan dari kalangan anggota DPRD,” paparnya.

Pendapat Pimpinan AKD (Komisi I) itu dikuatkan oleh Pimpinan AKD lain. Ketua Badan Kehormatan DPRD KLU, Abdul Gani, mengklaim sependapat dengan kontra yang ditunjukkan koleganya itu.

Politisi PKB Lombok Utara ini menilai, reposisi AKD di kalangan anggota DPRD tidak akan membuat situasi di DPRD menjadi sejuk melainkan akan semakin gaduh. Dampak ke depannya, dikhawatirkan tugas-tugas DPRD sebagai wakil rakyat tidak dilaksanakan secara maksimal oleh kalangan anggota DPRD. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here