Rentan Picu Konflik Pertanahan, 581 Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat di NTB

Anggota Komisi II DPR RI Dapil Pulau Lombok, H. M. Syamsul Luthfi didampingi Kepala Kanwil BPN NTB, Slameto Dwi Martono menyerahkan sertikat tanah melalui program PTSL kepada masyarakat Lombok Barat di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat, Kamis, 16 September 2021. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB mencatat sebanyak 581 ribu bidang tanah belum bersertifikat di daerah ini. Tanah yang belum bersertifikat cukup rentan menjadi pemicu terjadinya konflik pertanahan.

Kepala Kanwil BPN NTB, Slameto Dwi Martono, S.H., M.H., menyebutkan, total jumlah bidang tanah di NTB sebanyak 2,166 juta bidang. Sampai September ini, tanah yang sudah bersertifikat baru sekitar 72 persen atau 1,585 juta bidang tanah.

Iklan

‘’Masih ada PR (pekerjaan rumah) sebanyak 581.000 bidang tanah yang harus diselesaikan di NTB,” kata Slameto dikonfirmasi Suara NTB usai Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Kamis, 16 September 2021.

Upaya percepatan sertifikasi tanah masyarakat yang dilakukan, kata Slameto melalui program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL). Ia mengatakan, sebanyak 581 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat di NTB, ditargetkan tuntas pada 2024 mendatang.

Ia berharap ada dukungan dari Pemda dan Anggota Komisi II DPR RI Dapil Pulau Lombok, H. M. Syamsul Luthfi untuk mempercepat pensertifikatan tanah masyarakat. Sehingga, target tahun 2024 semua bidang tanah di NTB sudah bersertifikat.

Dikatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid-19. Sehingga beberapa anggaran untuk program PTSL terjadi pengalihan. Dari anggaran yang semula untuk sertifikasi tanah masyarakat, direfocusing untuk penanganan sektor kesehatan.

“Kita harapkan pandemi segera selesai atau mereda. Sehingga tahun depan kita berpacu lagi untuk mengejar target tersebut. Diharapkan tahun 2024, bisa semua bidang tanah sisa tadi, 581 ribu bidang bisa bersertifikat semua,” harapnya.

Slameto mengatakan jika semua bidang tanah di NTB telah bersertifikat. Maka akan meminimalisir sengketa pertanahan di daerah ini. Baik itu sengketa pertanahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, dan masyarakat dengan perusahaan.

“Sehingga, kalau semua bidang tanah sudah punya sertifikat, terdaftar, siapa yang punya. Sekaligus memudahkan investor menanamkan modal di NTB,” terangnya.

Selain itu, kata Slameto, jika semua bidang tanah telah bersertifikat, bisa juga menunjukkan NTB sebagai daerah yang ramah investasi. Sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di NTB. Apalagi KEK Mandalika, sudah ada kepastian untuk menggelar event World Superbike (WSBK) dan MotoGP.

Gelaran WSBK dan MotoGP akan memberikan efek yang luar biasa untuk NTB untuk mengembangkan wilayah sekitarnya. Karena otomatis investor akan semakin tertarik menanamkan investasinya di NTB.

“Sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB. Sebanyak 581 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat itu merupakan lahan masyarakat di luar kawasan hutan,” tandasnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional