Rendah, Realisasi Belanja Penanganan Covid-19 Empat Pemda di NTB

Grafik Realisasi belanja penanganan Covid-19 di NTB.

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat realisasi belanja penanganan Covid-19 yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU/DBH) sebesar 8 persen masih rendah di empat Pemda di NTB. Pemda beralasan rendahnya realisasi belanja penanganan Covid-19 lantaran kasus sudah menurun.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Sudarmanto, S.E., M.M., kemarin di Mataram menyebutkan, total realisasi earmarked DAU/DBH di NTB untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp276,25 miliar atau 41,51 persen. Realisasinya sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional sebesar 41,55 persen.

Iklan

Ada tujuh Pemda yang realisasinya di atas rata-rata yaitu, tertinggi Lombok Utara sebesar 62,86 persen. Kemudian Dompu, Sumbawa, Kota Bima, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Sumbawa Barat. Sedangkan empat Pemda realisasinya di bawah rata-rata, yaitu Pemprov NTB, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Bima. Realisasi belanja Covid-19 di Bima paling rendah di NTB, baru sebesar 13,87 persen.

Meskipun realisasi belanja penanganan Covid-19 di NTB sedikit di bawah rata-rata nasional, Sudarmanto mengatakan serapannya sudah cukup baik. “Karena di posisi 8 persen saja, kita sudah sama dengan rata-rata nasional 41 persen lebih. Artinya masih on the track,”katanya.

Pemerintah Pusat rencananya akan menyesuaikan lagi besaran dana earmarked DAU/DBH dari 8 persen ke 6 persen. Jika diturunkan menjadi 6 persen, Sudarmanto yakin realisasi belanja penanganan Covid-19 di NTB akan tinggi.

Sementara itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan ada perubahan kebijakan refocusing 8 persen DAU dan DBH menjadi 6 persen. “Di saat pelandaian kasus Covid-19, ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa kita harapkan dari dana itu. Karena kasus Covid sudah melandai,” jelasnya.

Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., M.P.H., menjelaskan ada surat dari Kemendagri mengenai perubahan besaran refocusing DAU/DBH 8 persen menjadi 6 persen. Pemda boleh mengubah pembelanjaan 8 persen menjadi 6 persen.

“Kita akan menghitung dengan melihat kondisi enam bulan terakhir. Dengan dana 6 persen itu kita cukup,” katanya.

Salah satu penggunaan dana earmarked tersebut adalah pembayaran insentif nakes. Eka menjelaskan pembayaran insentif nakes berdasarkan jumlah pasien yang dirawat di RS Rujukan Covid-19.

“Sementara empat minggu terakhir jumlah pasien yang dirawat cukup minim. Setiap hari ada penambahan satu atau dua kasus. mItu pun juga kadang tidak dirawat karena OTG (orang tanpa gejala). Jadi bukan kita tak mau belanjakan tapi memang aturannya tidak boleh dibelanjakan kalau tidak ada pasien uang dirawat,” terangnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional