Rendah, Capaian Perbaikan Data Kemiskinan di Bima dan Dompu

Hj. Sitti Rohmi Djalilah, H. Ahsanul Khalik. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB mencatat ratusan desa/kelurahan belum melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau perbaikan data kemiskinan. Dua kabupaten yang capaian perbaikan data kemiskinannya masih rendah, yaitu Dompu dan Bima.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, perbaikan data kemiskinan sangat penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran. NTB, termasuk provinsi yang cukup bagus dalam memperbaiki data kemiskinan di Indonesia. Karena sudah terlaksana di 10 kabupaten/kota.

Iklan

‘’Memang yang masih sedikit pencapaiannya itu kabupaten Bima dan Dompu. Tapi di kabupaten Bima Dompu tidak terlalu besar (masyarakat miskin),’’ kata Wagub.

Menurut Rohmi,  jumlah desa/kelurahan yang melakukan validasi data kemiskinan di Bima dan Dompu masih belum maksimal. Tidak seperti kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB.

Namun, kata Wagub, daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan seperti Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat, capaian perbaikan data kemiskinan cukup bagus.  ‘’Jadi, validasi data kemiskinan ini penting. Karena bantuan dari pusat itu kita hajatkan harus tetap sasaran. Artinya yang memang berhak menerima cukup dia saja. Jangan sampai ada di desil 10, orang-orang mampu terima raskin,’’ katanya.

Jumlah desa/kelurahan di NTB sebanyak 1.141. Berdasarkan data Dinas Sosial (Disos) NTB, sebanyak  759 desa/kelurahan yang melaksanakan verifikasi dan validasi DTKS.

Perbaikan DTKS di Desa/kelurahan yang 100 persen terdapat di Kota Mataram, Lombok Barat dan Kota Bima. Sedangkan Lombok Tengah 92,81 persen, Lombok Timur 98,82 persen, Lombok Utara 96,97 persen, Sumbawa 49,09 persen, Sumbawa Barat 46,15 persen, Dompu 14,81 persen, dan Bima 5,76 persen.

Dari 856.450 rumah tangga dalam DTKS, jumlah rumah tangga hasil perbaikan sebanyak 291.876 KK. Sementara itu, jumlah usulan baru rumah tangga miskin dari seluruh kabupaten/kota di NTB sebanyak 39.448 KK.

Usulan baru 39.448 rumah tangga miskin di NTB dengan rincian Kota Mataram sebanyak 1.526 rumah tangga, Lombok Barat 17.969 rumah tangga, Lombok Tengah 9.781 rumah tangga, Lombok Timur 1.089 rumah tangga dan Lombok Utara sebanyak 109 rumah tangga. Kemudian, Sumbawa 7.431 rumah tangga, Sumbawa Barat 287 rumah tangga, Dompu 530 rumah tangga, Bima 304 rumah tangga dan Kota Bima 422 rumah tangga.

Kepala Disos NTB, H. Ahsanul Khalik, S. Sos, MH menyebutkan jumlah rumah tangga dalam DTKS sebanyak 856.450 KK. Dengan rincian Kota Mataram Kota Mataram 39.000 rumah tangga, Lombok Barat 119.848 rumah tangga, Lombok Tengah 183.816 rumah tangga, Lombok Timur 256.010 rumah tangga, Lombok Utara 40.105 rumah tangga. Selanjutnya, Sumbawa 61.296 rumah tangga, Sumbawa Barat 16.636 rumah tangga, Dompu 36.790 rumah tangga, Bima 83.249 rumah tangga dan Kota Bima 19.700 rumah tangga.

Sementara, jumlah rumah tangga hasil perbaikan data sebanyak 291.876 KK. Dengan rincian, Kota Mataram 5.194 rumah tangga, Lombok Barat 92.846 rumah tangga, Lombok Tengah 17.051 rumah tangga, Lombok Timur 145.475 rumah tangga dan Lombok Utara 1.010 rumah tangga. Kemudian Sumbawa 21.921 rumah tangga, Sumbawa Barat 95.000 rumah tangga, Dompu 4.310 rumah tangga, Bima 2.894 rumah tangga dan Kota Bima 1.080 rumah tangga.

Berdasarkan data, dari 81 desa/kelurahan di Dompu, sebanyak 12 desa/kelurahan yang sudah melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Kemudian di Bima, dari 191 desa/kelurahan, sebanyak 11 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS.

Selanjutnya, Sumbawa Barat, dari 65 desa/kelurahan, sebanyak 30 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Di Kabupaten Sumbawa, dari 165 desa/kelurahan, sebanyak 81 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS.

Selain iu, di Lombok Timur dari 254 desa/kelurahan, sebanyak 251 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Sedangkan di Lombok Tengah, dari 139 desa/kelurahan, sebanyak 129 desa/kelurahan yang melakukan verifikasi dan validasi DTKS.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMPD Dukcapil NTB, Wahyu Hidayat, S. STP, M. AP mengatakan pihaknya akan  terus mengawal perbaikan data kemiskinan di seluruh desa yang ada di NTB melalui pendamping desa.

‘’Kami minta teman-teman pendamping desa tetap mengawal terus. Karena setiap ada kegiatan di desa, tetap kita minta report dari pendamping desa. Kita juga sudah mengingatkan di kabupaten supaya mem-back up pelaksanaan pemutakhiran data kesejahteraan sosial. Dinas PMD kabupaten se-NTB kita minta mengawal itu,’’ terangnya.

Bagi desa yang belum melakukan verifikasi dan validasi DTKS, telah diminta untuk melakukan percepatan pemutakhiran data kemiskinan. Ia mengatakan, pemutakhiran data kemiskinan akan dilakukan setiap tiga bulan sekali.

‘’Kita mengharapkan lebih cepat. Karena setiap tiga bulan mengupdate. Agustus sudah lewat, mudahan- mudahan September ini selesai,’’ pungkasnya. (nas)