Rencana Tes Cepat Massal bagi Guru Dievaluasi

Seorang guru di SMPN 14 Mataram sedang mencuci tangannya sebelum masuk sekolah. Untuk itu, selain menyiapkan aturan teknis, sekolah juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat cuci tangan, thermo gun, dan lainnya.(Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram merekomendasikan dilakukannya tes cepat (rapid test) massal bagi guru di Kota Mataram. Hal tersebut mengikuti rencana Pemkot Mataram untuk memulai simulasi tatap muka pada Senin, 11 Januari 2021.

“Kalau mereka dari Dinas Pendidikan berkenan, kami di Dikes siap. Nanti terserah kapan, tapi kalau bisa secepatnya. Supaya kalau nanti ada yang reaktif, kita bisa isolasi atau kita swab dulu,” ujar Kepala Dikes Kota Mataram, H. Usman Hadi, Jumat, 8 Januari 2021.

Diterangkan, dalam hal ini pihaknya mendukung seluruh keputusan yang diambil Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kota Mataram pada rapat bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dewan Pendidikan, serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) pada Rabu, 6 Januari 2021. “Kami siap, karena ini tanggung jawab Pemkot untuk anak-anak kita juga,” jelasnya.

Di sisi lain, rapid test massal tersebut diutamakan untuk guru-guru kelas yang akan melakukan interaksi langsung dengan peserta didik. Sedangkan untuk peserta didik menurut Usman tidak perlu menjalani rapid test dikarenakan masih berada di bawah batas usia minimal.

“Kalau murid-muridnya ini kan di bawah 12 tahun itu belum kita rekomendasikan untuk rapid test. Jadi lebih baik guru-gurunya yang akan kontak langsung saja,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, menyebut keputusan untuk rapid test massal bagi seluruh guru masih belum diputuskan dalam rapat Forkopimda. Namun jika hal tersebut dibutuhkan, pihaknya akan segera menyerahkan rekomendasi dan melakukan sosialisasi.

“Kalau nanti sudah ada keputusan guru-guru perlu di-rapid ya silahkan. Kita di Dinas hanya ingin bagaimana tatap muka itu bisa berlangsung dengan lancar saja. Jadi kalau nanti akhirnya dari Forkopimda (memutuskan) harus rapid dulu, kita akan ikuti,” ujarnya, Jumat, 8 Januari 2021.

Diterangkan, berdasarkan catatan pihaknya selama simulasi ada sekitar 5.300 orang guru yang akan aktif melaksanakan belajar tatap muka di sekolah, baik dari tingkat TK, SD, dan SMP. Sedangkan untuk jumlah peserta didik diproyeksikan sekitar 72.300 orang dari tingkat satuan pendidikan TK, SD, dan SMP.

“Jadi kira-kira itulah yang jadi acuan kita. Nanti kalau memang perlu di-rapid, jumlahnya ada segitu (guru yang aktif tatap muka),” ujar Fatwir.

Sebelumnya, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, menegaskan dalam rapat Forkopimda Kota Mataram bahwa Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab harus menjamin pelaksanaan pembelajaran di sekolah melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. Pengaturan jam pembelajaran serta jadwal penjemputan juga harus diatur secara teknis.

“Hindari kerumuman dan jangan ada kegiatan lain di luar jam pembelajaran,” tegas Walikota. Menurutnya, sekolah harus menyeleksi mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Misalnya, mata pelajaran prioritas yang tidak memungkinkan diajarkan dengan sistem dalam jaringan (daring).

Selain itu, Ahyar mengancam akan mencabut izin pembelajaran tatap muka di sekolah jika dari hasil pemantauan dan evaluasi Satgas Covid-19 Kota Mataram ditemukan adanya sekolah yang tidakmenerapkan protokol kesehatan. “Saya cabut lagi kalau memang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” tandasnya. (bay)