Rekrutmen Pengawas TPS Minim Peminat, Bawaslu Kembali Buka Pendaftaran

Kordinator Divisi (Kordiv) Organisasi dan SDM Bawaslu NTB Itratif, saat memimpin rapat evaluasi rekrutmen pengawas TPS. (Suara NTB/Bawaslu)

Mataram (Suara NTB) – Bawaslu di tujuh daerah Kabupaten/Kota di NTB memperpanjang pembukaan pendaftaran untuk Pengawas TPS (PTPS) Pilkada serentak 2020. Hal itu dilakukan karena sampai berakhirnya masa pendaftaran gelombang pertama, jumlah pendaftar masih belum memenuhi kebutuhan pengawas TPS yang ditetapkan oleh Bawaslu NTB.

Bahkan beberapa daerah yang menggelar pilkada serentak jumlah pendaftar yang mendaftar menjadi PTPS sangat minim. Seperti di Kabupaten Bima dan Sumbawa, jumlah pendaftar untuk PTPS masih jauh dari kebutuhan.

Iklan

Kordinator Divisi (Kordiv) Organisasi dan SDM Bawaslu NTB Itratif langsung menggelar rapat PTPS di aula Kantor Bawaslu NTB dengan Bawaslu tujuh daerah Kabupaten/Kota untuk menyikapi kondisi tersebut. “Bawaslu kabupaten/kota yang belum memenuhi syarat minimal kebutuhan PTPS akan membuka kembali pendaftaran gelombang kedua hingga tanggal 26 Oktober ini,” ujar Itratif.

Dalam rapat tersebut terungkap beberapa kendala yang menyebabkan minimnya peminat masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas TPS. Pertama ketakutan untuk menjalani rapid tes, pendaftar masih di bawah umur, trauma dengan penyelenggara yang meninggal saat bertugas, geografis daerah yang kepulauan serta memasuki musim tanam.

Adapun jumlah PTPS yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah TPS pada tujuh daerah yang menggelar Pilkada serentak tahun 2020 ini yakni sebanyak 6.087 TPS. Dari tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada hanya Kota Mataram yang memenuhi jumlah kebutuhan minimal PTPS. Itratif mengatakan bila pada perpanjangan pendaftaran belum juga memenuhi syarat kebutuhan minimal akan disiasati dengan memindahkan PTPS dari desa yang jumlah PTPS nya melampui kebutuhan.

“Kita siasati dengan mengover PTPS di desa yang jumlah pengawasnya lebih ke desa yang kurang pengawas, kita ingin pemantauan terhadap pilkada serentak ini benar benar maksimal,” katanya.

Bagaimana, pengawasan terhadap proses Pilkada, pengawas TPS merupakan ujung tombak Bawaslu. Sebab merekalah yang berada langsung di TPS pada saat proses pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara. Dimana pada masa tahapan pemungutan suara itu, merupakan tahapan yang cukup rawan. “PTPS ini adalah ujung tombak dalam penghitungan suara di TPS,” pungkasnya. (ndi)