Rekrutmen GTT Bikin Resah Guru SMA/SMK

Mataram (Suara NTB) – Jelang rekrutmen guru SMA/SMK membuat guru tidak nyenyak tidur. Banyak guru yang resah akibat nasib mereka belum jelas jika saja hasil seleksi tidak menguntungkan mereka. Pasalnya, jika tidak lulus seleksi bisa jadi mereka akan berhenti jadi guru.

Pengurus PGRI NTB menginformasikan banyak menampung keluhan dari guru-guru yang resah sebelum seleksi GTT dilakukan. “Mendengarkan keluhan dari beberapa GTT. Menjelang seleksi mereka resah,” ungkap Ketua PGRI NTB Drs. H. Ali H. Arahim, MPd, belum lama ini.

Iklan

Bagaimana tidak, jika tidak lulus seleksi, mereka akan terpental dari sekolah yang sudah mereka abdikan dirinya semenjak 5, 10 bahkan 15 tahun yang lalu itu.

“Pak, saya sudah tidak muda lagi. Susah jadinya dengan usia seperti kami untuk diterima bahkan sekedar melamar menjadi penjaga toko. Kami belajar dan mengabdi untuk menjadi guru. Itu pilihan hidup yang sudah kami jalani. Lalu, jika tidak lulus, kami akan menjadi pengangguran,” kata seorang guru seperti yang dituturkan Ali Rahim.

Pihak PGRI merasa prihatin dengan situasi kebatinan para guru saat ini. Ini merupakan fenomena sosial yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. “Saya terenyuh dengan pengakuan jujur seperti ini. Dan fenomena ini akan segera menjadi kenyataan di NTB,” ujarnya.

Harianto, salah satu guru meminta agar seharusnya pemerintah melihat masa pengabdian guru menjadi salah satu indikator. “Kasihan yang sudah lama, padahal pemerintah sekarang selalu menyebut-nyebut bela negara. Apakah guru yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun tanpa honor yang sesuai tidak termasuk bela negara,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan Mulyadi, yang berharap agar pemerintah melihat masa kerja, sikap dan etos kerja selama mengabdi supaya dipertimbangkan.

Sementara khusus untuk guru SMK, dia meminta agar alat ukur atau materi tes yang digunakan agar relevan dengan guru produktif SMK yakni melalui praktikum. ‘’Jangan dites Matematika, Pancasila, PKN, Bahasa Indonesia. Kalau seperti ini yang sudah senior ya kalah,” kata Mulyadi.

Sementara itu Wakil Ketua PGRI NTB Dr. Abdul Kadir mengemukakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya terstruktur terkait masalah rekrutmen guru. Misalnya melakukan pendataan GTT/PTT, menjaring data JTM guru, guru penerima SK Bupati/ Walikota dan pemetaan kebutuhan guru se NTB. Hasil tersebut sudah disampaikan kepada pihak Dikpora Provinsi NTB, DPRD, Ombudsman bahkan kepada Gubernur NTB.

Dengan data tersebut, PGRI telah memberikan masukan akan kebutuhan guru dan memperjuangkan anggaran 60 M untuk pembiayaan selama 2018.  Anggaran Rp60 miliar itu untuk 5.200 guru dengan rincian gaji setara UMP. Meski akhirnya, Dikbud NTB berpikir lain.

“Semoga Pemerintah NTB yang digawangi Dikbud NTB bisa menelorkan kebijakan yang adil, sebab jika tidak adil, maka akan muncul para pencari keadilan,” harapnya. (dys)