Rekonstruksi Rumah Korban Gempa, Aplikator Modal Dengkul Harus Diwaspadai

Ketua Timsus Verifikasi dan Validasi Aplikator Muhammad Zamzami bersama dengan anggotanya di Sekretariat Timsus.  (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Lambatnya proses rekonstruksi rumah korban gempa di kabupaten Lombok Timur (Lotim) disinyalir karena banyaknya aplikator yang hanya modal dengkul. Setelah ditangani pemerintah daerah, Bupati Lombok Timur (Lotim) membentuk tim khusus (timsus) yang diberikan tugas khusus melakukan verifikasi dan validasi para aplikator.

“Kita mewaspadai dan hati-hati pada aplikator yang hanya bermodal dengkul,” ungkap Ketua Timsus, Muhammad Zamzami,  didampingi Koordinator Humas dan Verifikasi L. Guruah Aprianto dan Rusli Haryadi, Rabu (1/5).

Iklan

Menurutnya, saat ini sudah terdaftar 70 aplikator di Lotim. Sudah dinyatakan lolos verifikasi baru 10 aplikator saja. Sebelumnya, sambung Zamzami cukup dengan selembar kertas permohonan sudah bisa menjadi aplikator. Namun, kini sudah tidak bisa lagi, karena harus diverifikasi dulu sebelum diberikan SK sebagai aplikator.

Sesuai amanah bupati, ujarnya, timsus dipersilakan mengambil tindakan tegas terhadap aplikator. Tidak saja aplikator, pemasok dari bahan-bahan material yang akan digunakan melakukan pembagunan juga harus dipastikan keberadaan modalnya. Sebelum diberikan pekerjaan melakukan rekonstruksi rumah, aplikator harus menandatangani pakta integritas sebagai pra syarat. Aplikator dipastikan benar-benar memiliki modal untuk melaksanakan rekonstruksi.

Pembayaran pun saat ini dilakukan kepada aplikator setelah pembangunan selesai. “Sistem kita sekarang, bangun dulu baru bayar, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.

Kehadiran timsus yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi para aplikator ini bermula karena adanya indikasi sejumlah aplikator yang kabur sebelum pekerjaan selesai. Padahal, uang sudah diberikan kepada aplikator tersebut.  “Ada banyak oknum aplikator yang meninggalkan tanggung jawabnya padahal sudah menerima uang,” tutur Zamzami.

Selain itu, ujarnya, Bupati Lotim H. M. Sukiman Azmy sudah mengingatkan agar tidak menggunakan aplikator yang tidak bermodal. Timsus Pemkab Lotim ini pun melakukan verifikasi syarat-syarat diajukan oleh calon aplikator. Bahkan, para broker tidak diperkenankan ikut bermain dalam proses perbaikan rumah warga korban gempa.

Selanjutnya, kewenangan lain diberikan kepada timsus adalah melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah warga korban gempa yang membangun kembali rumahnya secara mandiri. Warga korban gempa yang sudah membangun rumah sendiri ini turut diatensi pemerintah dan memastikan tetap menerima bantuan pemerintah sesuai hak yang telah dijanjikan, rusak berat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.

Sejak dibentuk Februari 2019 lalu, laporan rumah warga yang dibangun secara mandiri 158 unit. Rumah ini tersebar di Kecamatan Sembalun, Sambelia dan Pringgabaya. Dari 158  rumah, diverifikasi memenuhi standar Rumah Tahan Gempa (RTG) 64 unit dan 17 unit di antaranya sudah dicairkan dana bantuannya.

Rumah yang diverifikasi tidak masuk kategori RTG tidaklah serta merta langsung dirobohkan. Warga diberikan pilihan untuk memperbaiki struktur bangunannya agar sesuai RTG.

Hasil verifikasi dari timsus ini sebutnya, terlihat sebagian besar yang tidak RTG adalah pada aspek pengatapan. “Atap rumah warga ini yang paling banyak tidak sesuai dengan spesifikasi teknis RTG,” terangnya. Pilihan lainnya, bisa dibangunkan di lahan yang lain.

Bangunan rumah yang sudah dicap RTG diakui bukan berarti aman dari kerusakan akibat guncangan gempa. Akan tetapi, dihadirkannya RTG lebih tahan lama dan warga penghuni rumah memiliki waktu untuk menyelamatkan diri.

Warga yang membangun rumahnya secara mandiri ini diakui sangat banyak, sehingga seluruh kepala desa (Kades) di Kabupaten Lotim diharapkan segera mendata dan laporkan warga-warga korban gempa tersebut ke sekretariat timsus. (rus)