Rekomendasi Komnas HAM Buka Ruang Dialog Soal Sengketa Lahan

M. Iqbal (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kapolda NTB, Irjen Pol M. Iqbal mengaku senang Komnas HAM ikut membantu dalam penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika.

“Kami senang, Komnas HAM membantu kami menyelesaikan secara fair dan detail,” kata Kapolda dikonfirmasi usai mendengar pembacaan rekomendasi Komnas HAM di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur, Rabu, 14 Oktober 2020.

Iklan

Dari rekomendasi Komnas HAM, masih ada ruang untuk berdialog untuk menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Iqbal mengatakan, kapasitas Kepolisian Daerah NTB untuk melakukan pelayanan pengamanan. Agar tidak ada gangguan keamanan atau penyelesaian sengketa lahan tersebut di luar jalur hukum.

Ia mengaku optimis dapat membantu Pemprov NTB menyelesaikan sengketa lahan tersebut. Karena pembangunan KEK Mandalika yang akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 juga untuk masyarakat luas.

“Insya Allah dengan rekomendasi Komnas HAM, akan mempercepat (kerja) tim teknis yang dibentuk oleh Pemrov NTB,” ujarnya.

Terkait penyelesaian sengketa lahan di KEK Mandalika, PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) telah menyetorkan uang  sebesar Rp16,9 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Praya. Anggaran tersebut untuk pembayaran lahan enclave yang berada di kawasan The Mandalika yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Direktur Kontruksi dan Operasi ITDC Ngurah Wirawan, Sabtu, 3 Oktober 2020 lalu mengatakan pihak ITDC memutuskan untuk menempuh upaya hukum berupa konsinyasi dalam usaha penyelesaian pembebasan lahan di kawasan The Mandalika.

Di mana uang ganti untung lahan milik warga dititipkan pembayarannya melalui pengadilan dalam hal ini PN Praya. Setelah upaya negosiasi harga lahan menemui jalan buntu.

Uang tersebut sudah disetorkan ke PN Praya pada 11 September lalu. Dengan begitu,bagi pemilik lahan kini sudah bisa mengambil uang pembebasan lahannya ke PN Praya. Proses konsinyasi ini telah sesuai dengan UU. Nomor 2 Tahun 2012, tentang pembebasan lahan untuk kepetingan umum.

Uang sebesar Rp16,9 miliar tersebut untuk pembayaran lahan enclave tahap pertama. Kepada 9 orang pemilik lahan enclave dengan total luas lahan 16,992 meter persegi. Dari total lahan enclave seluas sekitar 9,51 hektar atau sebanyak 31 bidang.

Selain dengan skema pembayaran langsung, ITDC juga telah menawarkan beberapa skema pembebasan lahan lain kepada pemilik lahan enclave. Diantaranya, tukar guling maupun kombinasi ganti untung dan tukar guling. Dimana untuk nilai ganti untung maupun tukar guling sesuai hasil appraisal yang telah ditentukan oleh penilai independen.

Langkah konsinyasi diambil oleh pihak ITDC untuk mempercepat penyelesaian pembebasan lahan enclave di dalam kawasan The Mandalika. Utamanya lahan-lahan yang terkena pembangunan Jalan Kawasan Khusus (JKK) The Mandalika. Yang mulai tahun 2021 mendatang akan digunakan sebagai lokasi penyelenggaran balap MotoGP selain untuk akses masuk kawasan.

Ada dua tipe persoalan lahan di dalam kawasan The Mandalika. Pertama lahan enclave yang saat ini tengah dalam proses pembayaran. Lahan ini terletak di dalam deliniasi The Mandalika, namun belum pernah dibebaskan oleh ITDC atau LTDC sebelumnya serta tidak tumpang tindih dengan HPL milik ITDC.

Kedua lahan klaim, merupakan lahan diklaim kepemilikannya atau dikuasai oleh masyarakat. Namun lahan tersebut berada di dalam HPL ITDC alias tumpang tindih. Dalam hal ini warga tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai ketentuan UU Pokok Agraria.

Penyelesaian lahan klaim ini hanya dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu warga yang mengklaim menggugat ke pengadilan. Kenapa harus warga, karena yang punya alas hak sah terhadap lahan tersebut pihak ITDC.

Saat ini ITDC bekerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah menyiapkan hunian relokasi sementara seluas lebih kurang 2,5 hektar (ha) yang berada di HPL 94 milik ITDC di Desa Mertak, Lombok Tengah bagi warga yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah di The Mandalika sesuai hasil verifikasi Tim Tanah Forkopimda yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur NTB.

Di lokasi hunian sementara tersebut, masing-masing KK akan menempati kavling seluas lebih kurang 100 m2 untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk menjalankan penghidupannya.

Penggunaan lahan milik ITDC ini bersifat pinjam pakai atas dasar surat dari Bupati Lombok Tengah kepada ITDC untuk peminjaman lahan tersebut. Selain meminjamkan lahan, ITDC juga menyiapkan infrastruktur dasar relokasi sementara, dimana progres penyiapan infrastruktur dasar ini telah mencapai 90 persen.

Ke depan, seluruh warga yang direlokasi akan ditempatkan di relokasi permanen/hunian tetap seluas 2 ha di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Lombok Tengah, setelah lokasi tersebut siap. Pembangunan hunian permanen ini akan dilaksanakan oleh Pemkab Lombok Tengah bersama dan dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Non Vertikal Permukiman NTB untuk pembangunan hunian pariwisata permanen.

Relokasi warga ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ITDC dalam melaksanakan pengembangan The Mandalika khususnya penyelesaian permasalahan lahan dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan relokasi ini dilaksanakan atas persetujuan warga yang akan direlokasi. Mereka akan tinggal di hunian sementara ini hingga hunian tetap bagi mereka telah tersedia dan layak huni. (nas)