Reklame Nunggak Pajak di Karang Jangkong akan Dipangkas

Papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Senin, 2 Maret 2020 akan dipotong. Pemilik reklame tak kooperatif menyelesaikan tunggakan pajak. Pemangkasan ini sebagai efek jera bagi pengusaha reklame yang tak taat membayar pajak. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) telah sepakat akan memangkas papan reklame di perempatan Karang Jangkong, Cakranegara. Pemilik reklame dinilai tak kooperatif membayar tunggakan pajak. Tindakan tegas dinilai sebagai bentuk efek jera.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan pada BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin menegaskan, pemerintah sudah lama terlalu lunak terhadap pengusaha reklame yang menunggak pajak. Hasil rapat koordinasi dengan Dinas Perkim disepakati memotong papan reklame di perempatan Karang Jangkong.

Iklan

Diakui, pemiliknya sebenarnya kooperatif dan berusaha menghubungi petugas.Tetapi tidak ada realisasi membayar pajak. “Tadi saya tekankan waktunya. Hari Senin pekan depan kita akan potong,” kata Amrin dikonfirmasi, Rabu, 26 Februari 2020.

Secara teknis pemotongan reklame jadi kewenangan Dinas Perkim. Pihaknya kata Amrin, hanya sampai pada penempelan stiker sebagai bentuk sanksi sosial.  Sebenarnya, sejak lama sudah disampaikan jika papan reklame tersebut menunggak pajak dan tidak memiliki izin. Dari instansi teknis juga berulangkali menegur dan memberikan peringatan tapi tidak direspon.

Pemangkasan papan reklame Senin, 2 Maret 2020 pekan depan tim akan turun secara terpadu. Terdiri dari BKD, Dinas Perkim, DPMPTSP dan Satpol PP. “Tim yang turun sebenarnya cukup Perkim. Tetapi BKD dan OPD teknis akan hadir untuk mendukung penertiban tersebut,” ujarnya.

Amrin tidak menyebutkan pasti berapa total tunggakan pajak reklame itu. Informasinya, Dinas Perkim sebenarnya telah jalan melakukan pemotongan terhadap papan reklame ilegal. Seperti di depan Mataram Mall dan lokasi lainnya. Hanya saja sambung dia, luput dari perhatian media.

Oleh karena itu, pemotongan reklame sebagai edukasi bagi masyarakat khususnya pengusaha reklame jika tidak membayar kewajiban ke daerah memiliki dampak bagi usaha mereka. “Ini sebagai bentuk efek jera. Bahwa tidak taat pengelolaan pajak reklame termasuk pajak dan izin akan ditindak seperti ini,” demikian katanya mengingatkan. (cem)