Reklamasi Pantai Amahami Bima Digugat Masyarakat

Kawasan Pantai Amahami Kota Bima yang direklamasi dan diterbitkan sertifikat oleh BPN. (Suara NTB/uki)

Mataram (Suara NTB) – Masyarakat mengajukan gugatan class action atas reklamasi Pantai Amahami, Kota Bima. Warga menentang terbitnya belasan lembar sertifikat, padahal lokasi itu kawasan itu adalah laut.

Gugatan masyarakat itu masuk awal November lalu dan sidang lanjutan Kamis, 22 November 2018 lalu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Namun sidang tidak dihadiri oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bima selaku pihak termohon. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim,Rahmi Afriza, SH.,MH, dengan anggota,  Reza Adyatama, SH.,MH dan Retno Aryani, SH.

Iklan

Juru bicara warga, Herman menyebut, ada sembilan poin gugatan masyarakat. Tiga diantaranya, mempersoalkan terbitnya sertifikat. Ke dua reklamasi pantai yang merusak biota laut, ke tiga penimbunan yang dilakukan berlebihan dikhawatirkan memicu abrasi.

‘’Kalau akhirnya menang, selanjutnya kita serahkan ke negara untuk pemanfaatannya seperti apa nanti,’’ kata Herman kepada Suara NTB.

Mereka menggugat atasnama masyarakat Kelurahan Dara, Kota Bima yang masuk dalam kawasan itu.

Diketahuinya, ada 15 sertifikat yang diterbitkan di atas kawasan laut namun sudah ditimbun itu. Mulai dari kawasan pasar hingga garis pantai dekat masjid terapung.  Anehnya,kata dia, sertifikat itu atasnama pengusaha dan orang orang tertentu yang notabene bukan warga Kelurahan Dara.

‘’Itu yang kami persoalkan salah satunya. Mereka bukan orang Dara tapi bisa memiliki sertifikat, padahal itu laut dulu. Sementara kami tidak menyentuh sedikit pun karena tahu itu laut,’’ beber Herman.

Namun tidak ada maksud pihaknya untuk menguasai lahan itu. Tapi murni mempersoalkan terbitnya sertifikasi atas kawasan laut yang berbahaya bagi keseimbangan laut dan garis pantai. ‘’Kami tidak ada kepentingan. Karena kalau akhirnya BPN kalah, kami serahkan ke negara. Ini mau diapakan, silakan,’’ tandasnya.

Sidang lanjutan akan berlangsung 29 November mendatang. Ia berharap BPN akan mau hadir demi lancarnya proses peradilan.

Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, H. Supriyadin enggan mengomentari persoalan reklamasi laut Amahami yang kini digugat warga Dara Kecamatan Rasanae Barat di PTUN.

Sebelumnya, Walikota Bima. H. Muhammad Lutfi SE seminggu setelah dilantik sebagai Walikota Bima juga menegaskan tidak akan memberikan izin proyek reklamasi Pantai Amahami.

Selain itu lanjutnya, pihaknya akan melakukan pengkajian terkait peta proyek reklamasi di bibir pantai Amahami Kota Bima. Karena secara tata ruang, izin penggunaan wilayah pesisir atau pantai merupakan ranah pemerintah provinsi (Pemprov).

‘’Kita akan periksa dan cek dulu surat-suratnya,’’ kata Lutfi saat itu.

Ia memastikan pesisir pantai di sekitar Amahami kini sudah ditimbun yang direncanakan akan dibuat jalan lingkar tidak akan dilanjutkan lagi ataupun tidak diberikan izin.

‘’Ke depan di atas lahan ini kita akan dibuatkan ruang terbuka hijau,’’ katanya.

Untuk memperkuat pernyataannya tersebut, Lutfi menegaskan akan membuat dan menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum dan sebagai zona larangan proyek-proyek reklamasi.

‘’Kita tegaskan tidak akan ada lagi proyek reklamasi,’’ terangnya. (ars/uki)