Rekening Korban Gempa Baru Terisi 463 Pokmas

Dansatgas Penanganan Gempa Lombok – Sumbawa, Farid Makruf saat mengcek Huntap di Dusun Karang Panasan KecamatanTanjung Lombok Utara. (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Satgas TNI Rehabilitasi Rekonstruksi gempa Lombok – Sumbawa bersama unsur lainnya terus kebut pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) untuk pembangunan rumah tahan gempa. Sementara rekening yang baru terisi 463 Pokmas untuk menangani 6.671 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

Sesuai update data per Selasa, 18 Desember 2018 kemarin, Pokmas yang terbentuk  memang belum mencapai target.

Iklan

Sementara yang sudah terbentuk, dari 1.754 Pokmas  untuk menangani 20.985 KK. Sedangkan yang sudah punya SK Bupati , 1.694 Pokmas  iuntuk mengani 20.039 KK.

‘’Sedangkan jumlah rekening, dari 846 menjadi 1.000 Pokmas  untuk penanganan 10.707 KK, jumlah rekening yang sudah terisi 464 Pokmas, ini untuk mengani 671 KK,’’ sebut Dansatgas TNI Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kol. Inf. Farid Makruf, MA kepada Suara NTB, Selasa, 18 Desember 2018 kemarin.

Sejumlah kendala diakui jadi hambatan percepatan proses. Beberapa kendala yang ditemukan.   Salah satunya masyarakat Dusun Orong Ramput diungkapkannya, lambat membuat kesepakatan. Mereka tetap ingin menerima dana stimulan berupa uang tunai, tidak menginginkan dibentuk Pokmas.

‘’Bahkan dana stimulan tersebut akan mereka gunakan untuk permak Huntara mereka saat ini seperti penambahan keramik, dapur, kamar mandi dan lain-lain,’’ terang Farid. Pihaknya pun berusaha memberikan penjelasan sesuai juklak juknis.

Kendala lain, warga mengikuti arahan dari BPBD dan Sekdes bahwa untuk rumah yang sudah diratakan, warga tersebutlah yang dapat membentuk pokmas.

‘’Sehingga yang belum diratakan atau dirobohkan belum bisa membentuk Pokmas,’’ katanya. Kendala lain, banyak warga terdampak yang belum menerima buku rekening terisi. Sebab masih ada permasalahan dalam validitas data.

Kendala lain, data rumah rusak berat, rusak ringan, risak sedang, yang sudah masuk dalam SK, berbeda dengan kondisi di lapangan. ‘’Bahkan ada satu KK memiliki dua rumah,’’ ungkapnya.              Fakta lainnya, rumah rusak berat justru dimasukan ke dalam data rumah rusak ringan dan sedang.

Di tingkat pedesaan, ditemukan ada yang masih menunggu proses administrasi dari desa. Administrasi itu perihal pembuatan hak atas legalitas tanah terhadap anggota Pokmas yang tidak memiliki sertifikat tanah bangunannya.

Sebagai upaya, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan penetapan keputusan dari BPBD maupun Pemda setempat terkait bantuan dana stimulan dari pemerintah terhadap warga tedampak yang sudah membangun rumah secara mandiri. (ars)