Rekapitulasi Perolehan Suara Caleg Bima Tertukar di Mataram

Hasan Basri (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu kurang profesional. Masalahnya, ada daftar rekapitulasi perolehan suara caleg (form DA) kabupaten Bima tertukar dan dihitung di kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Tudingan disampaikan Ketua Bawaslu, Hasan Basri melihat adanya temuan form DA atau rekap suara dari form C1 di Kecamatan Selaparang adalah nama calon legislatif dari Kabupaten Bima. Penyelenggara pemilu justru memaksa pengawas kecamatan menyetujui melakukan penghitungan menggunakan proyektor.

Iklan

“Ini bobrok sekali. Form DA Caleg Bima kok bisa sampai di Selaparang,” tegas Hasan ditemui usai pembukaan pleno Kamis, 2 Mei 2019. Menurut dia, hal ini menjadi persoalan. Bawaslu meminta form DA harus dihadirkan saat pleno yang berlangsung mulai 2 – 6 Mei.

Dia menilai KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara tidak profesional. “Bisa dibayangkan mau dicetak di mana form itu. Panwascam kami sudah bekerja pagi, siang dan malam,” ungkapnya.

Kesalahan form DA justru dikhawatirkan menimbulkan masalah. Secara aturan jelas melanggar administrasi dan tidak bisa diplenokan. Pleno rekapitulasi suara disampaikan Hasan, Bawaslu mengawal suara pemilih. Pihaknya tidak ingin terjebak waktu sesuai dijadwalkan oleh penyelenggara.

Dia tidak mempermasalahkan pleno rekapitulasi tidak selesai, yang penting hak pilih warga terjamin.

Proses rekapitulasi nantinya tak menutup kemungkinan diminta KPU membuka kembali kotak suara. Pihaknya juga akan mempertanyakan kronologi dari perolehan suara calon legislatif.

“Misalnya ada yang dapat 1.000. Kita akan tanya dari mana dapat suara itu,” tandasnya.

Ketua KPU Kota Mataram, M. Husni Abidin membenarkan temuan form DA tertukar. Kasus ini murni kesalahan saat proses pengepakan. Tetapi petugas di kecamatan telah mengganti.

“Pukul 22.00 Wita kemarin malam sudah datang dan langsung diganti,” jawab Husni.

Rekapitulasi tingkat kota dijadwalkan berlangsung mulai 2-6 Mei. Pleno dihadiri oleh pimpinan partai politik yang memberi mandat kepada dua saksi luar dan dalam. Saksi dalam memiliki hak untuk bersuara. “Tanggal 7 kita sudah serahkan pleno tingkat provinsi,” demikian kata dia. (cem)