Rekannya Diduga Bermain Proyek, Anggota DPRD NTB Malah Salahkan Distamben

Mataram (suarantb.com) – Salah seorang oknum anggota DPRD NTB berinisial M dari dapil Kota Mataram diduga mengintervensi proyek sumur bor di Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB. Akibatnya, hal tersebut menyebabkan realisasi anggaran di SKPD tersebut menjadi rendah.

Total biaya paket program sumur bor yang mencapai Rp 900 juta tersebut seharusnya melalui proses lelang. Tetapi oknum anggota Dewan tersebut malah meminta kepada Distamben tidak melalui proses lelang melainkan penunjukan langsung. Karena menyalahi aturan, Distamben memutuskan untuk membatalkan proyek tersebut.

Iklan

Kepada suarantb.com, anggota Komisi II DPRD NTB, Ir. Made Slamet, MM mengatakan beberapa anggota DPRD NTB termasuk dirinya merasa kesal terhadap oknum anggota dewan bersangkutan. Ia lantas meminta klarifikasi kepada oknum anggota dewan tersebut. Dari klarifikasi tersebut, ditemukan fakta bahwa ada dua persepsi yang berbeda antara oknum anggota Dewan berinisial M tersebut dengan Kepala Distamben NTB, Ir. Muhammad Husni, M.Si.

“Ada salah persepsi antara dua ini, memang satu orang itu kan maksimal Rp 200 juta. Kalau menurut dia (oknum anggota dewan), dikira itu terpisah. Sehingga kalau Rp 200 juta nggak perlu lelang. Tapi kalau Dinas dijadikan satu paket makanya harus ditender,” ujar Slamet di kantor DPRD NTB, Kamis, 15 September 2016.

Politisi PDI Perjuangan ini menyayangkan sikap Kepala Distamben NTB yang menyalahkan oknum anggota DPRD NTB sebagai biang keladi SKPD yang dipimpinnya rendah penyerapan anggarannya. Menurut Slamet, hal tersebut hanya alasan yang tak berdasar dan terkesan dibuat-buat.

“Nggak bisa begitu sih, itu hanya alasan saja. Yang leletnya dia (Distamben) memang, kalau dia (aturannya) tender, iya tender, nggak boleh karena tekanan-tekanan,” ujarnya.

Ia juga menyebut, SKPD sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengeksekusi kebijakan yang sudah ditetapkan dalam APBD, seharusnya menjalankan program-program tersebut sesuai dengan jalur yang semestinya. Ketika SKPD mengacu kepada aturan dan anggaran yang sudah ditetapkan, tidak akan ada alasan penyerapan anggaran terhambat hanya karena salah satu oknum anggota dewan yang diduga melakukan intervensi.

“Anehnya Dinas ini, kenapa yang ini saja, yang lain jalan. Semestinya on the track aturannya ada, dijalankan, nggak perlu takut,” keluhnya.

Dengan kejadian tersebut, Slamet menghimbau kepada kedua belah pihak untuk lebih jeli melihat tugas pokok dan fungsi. Jangan sampai mengerjakan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab. (ast)