Rekanan Proyek RSUD Dompu Terancam Kena Penalti

Dompu (Suara NTB) – Pembangunan gedung pelayanan medis di RSUD Dompu senilai Rp 9,5 miliar oleh PT Telaga Pasir Kuta Bandung Jawa Barat terancam  dipenalti akibat progres pembangunannya yang kecil. Bangunan lantai dua tersebut, baru rampung dikerjakan hanya tiang lantai dasar.

Direktur RSUD Dompu, dr. H. Dias Indarko, MPPM kepada Suara NTB di RSUD Dompu, Selasa, 22 November 2016 mengakui, progres proyek pembangunan gedung pelayanan medis tergolong lamban. Bila hingga 27 Desember 2016 batas waktu pengerjaan proyek belum rampung, pihaknya akan memutuskan kontraknya.

Iklan

“Kalau penambahan 50 hari setelah tahun anggaran dengan denda, itu kita lihat alasan dan ketentuannya,” katanya.

Dias mengaku, keterlambatan kemajuan pekerjaan proyek telah dirapatkan pihaknya bersama kontraktor pelaksana. Pihak kontraktor berjanji akan mengejar ketertinggalan dengan menambah jumlah pekerja dan diupayakan siang malam. “Kemarin mereka berjanji untuk mempercepat kemajuan pekerjaan dengan menambah pekerja dan memanfaatkan waktu malam hari,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan pengakuan kontraktor pelaksana akan fokus pada konstruksi dasar dengan volume besar seperti coran tiang dan beton lantai dua. Namun ia tidak mengetahui apa penyebab keterlambatan proyek. “Tapi sejauh ini kita lihat, soal tenaga kerja. Apakah karena tenaga kerjanya belum dibayar atau apa, kita tidak tahu,” ungkapnya.

Dias Indarko juga membantah ada dua kontraktor yang mengundurkan diri saat mengerjakan proyek pembangunan gedung pelayanan medis. Menurutnya, sejak awal dirinya hanya membuat kontrak dengan PT Telaga Pasir Kuta Bandung Jawa Barat dengan direktur Suwarno. “Yang saya tandatangani kontrak sejak awal hanya dengan PT Telaga Pasir Kuta Bandung, direkturnya Suwarno. Tidak ada yang lain,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Dompu, Hasan Kurnia, SH saat silaturahmi dengan wartawan di kantornya, mengatakan, sesuai keputusan Kajagung untuk pencegahan pemberantasan korupsi telah dibentuk TP4D untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tim ini akan terlibat dalam tim pemerintah daerah sehingga mengontrol pelaksanaan proyek. Namun keterlibatakan TP4D tergantung permintaan dari pemerintah daerah dan sejauh ini hanya pada pengerjaan fisik. “Sementara persoalannya, bukan pada hilirnya, tapi dari hulunya (perencanaan dan tender). Kita hanya ada di hilirnya,” katanya.

Hasan Kurnia mengatakan, keterlibatan jaksa dalam TP4D dalam mengawasi pelaksanaan proyek bukan untuk melindungi saat ada penyimpangan. TP4D hanya untuk memberikan arahan untuk meminimalisir penyimpangan. Ketika terjadi penyimpangan dan dipersoalkan secara hukum, pihaknya tetap akan memproses sesuai ketentuan yang ada.

“Keberadaan TP4D (dalam proyek), bukan berarti semuanya selesai. Kalau ada masalah dalam pelaksanaan dan dilaporkan, kita akan proses sebagaimana mestinya,” ungkapnya. (ula)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here