Rekanan Proyek di Loteng Wajib Bayar Zakat

H.M. Suhaili FT. (Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) – Mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mewajibkan semua rekanan yang mengerjakan proyek pemerintah daerah untuk membayar zakat. Dengan besaran 2,5 persen dari total asumsi keuntungan rekanan sebesar 7 persen dari nilai proyek. Hasil pengumpulan zakat tersebut selanjutnya akan dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Loteng.

Kepada wartawan, Jumat, 3 Juli 2020, Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT., mengatakan kebijakan tersebut sudah diterapkan oleh Pemprov NTB. Untuk itu, mulai tahun ini Pemkab Loteng akan coba menerapkan kebijakan tersebut. “Mungkin tidak langsung sekarang. Kita sosialisasikan dulu, baru setelah itu diterapkan,” tegasnya.

Iklan

Dikatakannya, potensi zakat dari kegiatan pembangunan di daerah ini cukup besar. Mengingat, banyak kegiatan pembangunan berskala besar yang dilaksanakan di daerah ini. Dan, jelas itu bisa menjadi sumber-sumber zakat untuk dikelola oleh Baznas Loteng. “Dasar regulasinya sudah ada, sesuai program Baznas pusat. Tinggal kita sosialisasikan dan dilaksanakan,” jelas Suhaili.

Selama ini, sumber dana yang dikelola oleh Baznas Loteng lebih banyak bersumber dari zakat yang dipungut dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng. Ditambah beberapa sumber zakat lainnya. Sehingga kalau potensi zakat dari proyek tersebut bisa dimaksimalkan, maka dana umat yang dikelola oleh Baznas Loteng akan semakin besar.

Dengan begitu, Baznas Loteng akan memiliki anggaran lebih besar untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatAN serta membantu mewujdukan tujuan pembangunan di daerah ini. “Karena ini  zakat, maka dana yang terkumpul sepenuhnya akan diserahkan pengelolaannya ke Baznas Loteng. Pemerintah daerah dalam hal ini sifatnya hanya memfasilitasi saja. Bagaimana supaya kebijakan tersebut bisa terlaksana dengan maksimal,” tambahnya.

Polanya nanti, sebelum kontrak proyek ditandatangani antara rekanan dengan pemerintah daerah akan dibuatkan klausul soal kesiapan rekanan untuk membayar zakat. Bisa diawal pelaksaan proyek atau  di akhir kegiatan. Jika rekanan belum membayar zakat, maka Pemkab Loteng tidak akan membayar sisa pembayaran proyek kepada pihak rekanan.

  Fasilitas Pengolahan Air Laut KEK Mandalika Siap Berproduksi

“Nilai zakatnya kecil, hanya 2,5 persen dari asumsi keuntungan rekanan. Jadi kami yakin rekanan tidak akan keberatan,” jelasnya. Ia mencontohkan, jika seorang rekanan memperoleh proyek senilai Rp100 juta, maka asumsi keuntunganya sebesar 7 persen atau sekitar Rp7 juta. Dari keutungan itulah baru kemudian dihitung 2,5 persennya atau sekitar Rp175 ribu. Itulah yang nantinya harus dibayarakan oleh pihak rekanan sebagai zakat. (kir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here