Rekanan di Loteng Mulai Diwajibkan Bayar Zakat

TGH. Fahruddin. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Loteng tahun ini akan mulai mewajibkan semua rekanan proyek di daerah ini untuk membayar zakar sebesar 2,5 persen dari nilai kontrak yang diperoleh. Pembayaran zakat akan dikenakan di awal, sebelum rekanan memulai pekerjaan.

“Jadi kalau belum membayar zakat, maka rekanan tersebut tidak diperkenankan memulai pekerjaan,” ungkap Wakil Ketua I Baznas Loteng, TGH. Fahruddin, LC., kepada Suara NTB, Rabu, 27 Januari 2021.

Iklan

Nantinya, Baznas Loteng akan membuatkan semacam surat rekomendasi atau keterangan yang mengatakan kalau rekanan bersangkutan sudah melunasi kewajiban membayar zakat. Sebagai persyaratan bagi rekanan tersebut untuk memulai kegiatan pembangunan di daerah ini. “Kebijakan ini mulai berlaku tahun ini,” sebutnya.

Ia mengatakan, potensi zakat proyek di Loteng cukup besar. Di mana rata-rata anggaran pembangunan di Loteng bisa mencapai Rp 400 miliar per tahun. Jika potensi tersebut bisa dioptimalkan, maka tentu akan bisa menambah besar pemasukan zakat yang dikelola oleh Baznas Loteng. Sehingga pada akhirnya nanti bisa membantu pemerintah daerah mendorong pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Baznas Loteng dalam setahunnya bisa menghimpun zakat, infaq dan sedekah mencapai Rp12 miliar. Terbanyak dari zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Loteng. Ada juga dari zakat usaha serta profesi lainnya. “Kalau bicara potensi zakat di Loteng, sangat besar bisa mencapai Rp1 triliun per tahun,” ujarnya.

Hanya saja, potensi besar tersebut belum bisa digarap secara maksimal karena terkendala berbagai persoalan. Mulai dari rendahnya pemahaman masyarakat akan zakat, kekurangtahuan ukuran wajib membayar zakat sampai persoalan  keengganan masyarakat membayar zakat.

“Pahadal kalau potensi zakat ini terkelola maksimal, maka akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menangani fakir miskin di daerah ini. Termasuk dalam upaya mengentaskan angka kemiskinan,” terangnya.

Karena seperti pola yang dikembangkan di Baznas Loteng, zakat yang dikelola tidak hanya diarahkan untuk membantu fakir miskin serta anak yatim piatu. Tetapi juga yang disisihkan dalam bentuk program bantuan permodalan serta bea siswa bagi siswa miskin. “Paling besar memang untuk membantu fakir miskin. Baru untuk sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” terang TGH. Fahrudin.

Kedepan Baznas Loteng sendiri akan terus berupaya menggali berbagai potensi zakat yang selama ini belum dikelola maksimal. Termasuk zakat-zakat di desa yang kalau dikelola maksimal, zakat yang terkumpul bisa mencapai Rp150 miliar per tahun.

Pihaknya pun menegaskan masyarakat Loteng tidak perlu khawatir soal pengelolaan zakat oleh Baznas Loteng. Semua dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang ada. Terbukti dalam tiga tahun terakhir, Baznas Loteng selalu mendapat prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, terkait audit pengelolaan zakat di daerah ini. (kir)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional