REI NTB : Uang Muka Nol Persen Tak Berlaku untuk Rumah Subsidi

Ilustrasi rumah subsidi.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemberlakuan uang muka nol persen untuk kepemilikan rumah sudah diberlakukan oleh pengembang di Provinsi NTB. Hanya saja terbatas untuk rumah-rumah komersil. “Tapi progress penjualan rumah komersil saya belum lihat. Untuk rumah subsidi, setahu saya masih tetap menggunakan uang muka,” kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Heri Susanto, Rabu, 10 Maret 2021.

Program uang muka nol persen yang kebijakannya sudah digulirkan oleh pemerintah ini sempat dipertanyakan. Informasi yang diterimanya, calon konsumen rumah subsidi haris menyiapkan uang muka. Uang muka ini besarannya variatif. Ada yang 1 persen, ada yang 5 persen, bahkan ada juga yang 10 persen. “Kebijakannya dari perbankan dong. Kalau developer kan mengikuti bank. Gak bisa jalan uang muka nol persen untuk rumah subsidi,” demikian H. Heri.

Iklan

Bank Indonesia sudah menerbitkan pelonggaran Rasio Loan To Value (LTV) untuk kredit property, dan Rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan property, dan uang muka kredit untuk pembiayaan kendaraan bermotor  melalui Peraturan BI (PBI) No 23/2/PBI/2021 tentang perubahan ketiga atas PBI No.20/8/PBI/2018 Tentang Rasio LTV untuk kredit property, rasio FTV untuk pembiayaan property dan uang muka untuk kredit pembiayaan  kendaraan bermotor. Ketentuan ini berlaku efektif 1 Maret 2021.

Penyesuaian kebijakan tersebut dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kebijakan makroprudensian yang bersifat akomodatif diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang  dan berkualitas. Antara lain melalui penyaluran kredit property dan penyaluran kredit kendaraan bermotor.

Selain itu, kredit/ pembiayaan perbankan masih dalam proses pemulihan. Ditengah risiko yang relative masih terjaga, pembiayaan property dan kendaraan perlu diakselerasi untuk mendukung pemulihan di sektor terkait yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perekonomian nasional. Ketentuan ini merupakan tindaklanjut Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan Februari 2021 yang memutuskan. Melonggarkan ketentuan uang muka kendaraan bermotor paling sedikit nol persen untuk semua jenis kendaraan baru. Untuk mendorong pertumbuhan kredit sektor otomotif. Berlaku 1 Maret hingga 31 Desember 2021.

Melonggarakan uang muka pembiayaan property paling tinggi 100 persen baik untuk rumah tapak, rumah susun, serta ruko dan rukan. Berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Namun, pelonggaran LTV/FTV tersebut hanya berlaku bagi bank-bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) tertentu, yang terbilang rendah. (bul)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional