Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Korban Gempa Butuh Rp7,3 Triliun

Kepala Dinas Perkim NTB, IGB. Sugihartha (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB menghitung jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di NTB mencapai Rp7,3 triliun. Jumlah rumah masyarakat yang rusak akibat gempa beberapa waktu lalu dilaporkan sebanyak 204.449 unit.

Hingga 11 Oktober 2018, jumlah rumah yang sudah terverifikasi sebanyak 188.139 unit. Terdiri dari rusak berat 69.400 unit, rusak sedang 28.320 unit dan rusak ringan 90.419 unit.

Iklan

Kepala Dinas Perkim NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan estimasi awal jumlah kebutuhan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di NTB sebesar Rp6,7 triliun. Namun data kerusakan terus bertambah.

‘’Tapi bisa saja bergerak terus, tidak menutup kemungkinan kebutuhan untuk rumah saja sekitar Rp7,3 triliun. Kita berharap untuk enam bulan ke depan alokasi Rp7,3 triliun bisa terpenuhi,’’ katanya dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (14/10) siang.

Estimasi awal, kebutuhan untuk Lombok Utara sebesar Rp2,9 triliun, Lombok Barat Rp1,7 triliun, Lombok Tengah Rp792 miliar, Lombok Timur Rp 369 miliar, Kota Mataram Rp165 miliar, Sumbawa Rp292 miliar dan Sumbawa Barat Rp342 miliar.

Nilai kerusakan dan kerugian rumah warga di  Lombok Utara Rp3,79 triliun, Lombok Barat Rp3,74 triliun, Lombok Tengah Rp896 miliar, Lombok Timur Rp525 miliar, Kota Mataram Rp 271 miliar, Sumbawa Rp480 miliar dan Sumbawa Barat Rp655 miliar.

Sugihartha menjelaskan, pendataan kerusakan rumah dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, informasi dari masyarakat. Dari hasil informasi masyarakat dilakukan verifikasi. Yang melaksanakan verifikasi Pemda  kabupaten/kota bersama BPBD setempat.

Dari hasil verifikasi ini kemudian berlanjut penetapan SK Bupati/Walikota mengenai rumah warga yang rusak berat, sedang dan ringan. Dari SK Bupati/Walikota itu akan diinformasikan ke masyarakat. Kemungkinan ada koreksi-koreksi baik dari informasi masyarakat terkait dengan yang mendapatkan bantuan.

‘’Atau mungkin hasil dari evaluasi kami sendiri. Ini semua harus melakukan validasi, penajaman lagi. Siapa yang melakukan validasi ini?  Tentunya ada di pemerintah provinsi. Tapi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan Rekompak. Di situ kita validasi akhir, memastikan apakah yang dibantu sudah betul sasarannya. Apakah yang dibantu ini sudah betul kondisinya,’’ jelasnya.

Dikatakan, bisa saja kondisi yang dilaporkan hasil berdasarkan verifikasi rusak berat. Tapi ternyata  setelah divalidasi hanya rusak sedang bahkan rusak ringan. “Ini kita sesuaikan kembali dan itu nanti akan ada revisi SK Bupati/Walikota. SK bupati/walikota bisa dilakukan penyesuaian sesuai hasil validasi akhir,’’ terangnya.

Ia mengatakan, validasi terus dilakukan sambil berjalan. Rumah-rumah rusak yang sudah selesai diverifikasi tetap dilakukan penajaman atau validasi lagi. ‘’Meskipun uang itu sudah sampai ke rekening masyarakat. Kita sendiri masih tetap melakukan validasi. Dana bantuan ke masyarakat diblokir dulu. Pada saat akan dieksekusi baru divalidasi. Validasi ini yang menentukan. Apakah rumah itu layak untuk dibantu,’’ jelasnya.

Untuk mempercepat pembangunan rumah korban gempa, kata Sugihartha akan diperbanyak jumlah fasililator yang akan mendampingi kelompok masyarakat (Pokmas). Ia mengatakan, jumlah fasililator dari Kementerian PUPR yang hanya 400 orang tak sebanding dengan jumlah rumah warga yang rusak mencapai 204 ribu unit.

‘’Sehingga akan kita perhitungkan kembali, berapa kebutuhan riil untuk itu. Karena pendampingan ini kewenangan Kementerian PUPR maka kebutuhan ini kita minta dari kementerian. Nanti kita tentukan bersama. Ini tergantung kementerian, kalau perlu dukungan provinsi maka kita harus siap,’’ tandas Sugihartha. (nas)