Regulasi P3K Diteken, Belasan Ribu Tenaga Honorer di NTB Dapat Angin Segar

Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – BELASAN ribu tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) di NTB  mendapat angin segar. Pasalnya, Presiden H.Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani atau meneken PP No. 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, baru mendapatkan informasi soal ditekennya PP mengenai manajemen P3K tersebut. Sementara dokumen resmi belum diterima.

Iklan

‘’PP ini menjadi angin segar bagi kawan-kawan honorer. Nanti tentunya ada juklak dan juknisnya. Di situ baru kita tahu  pola perekrutan, hak dan kewajiban, pola pengembangan kompetensi dan lainnya,’’ ujar Sekretaris BKD NTB, Yus Harudian Putra, S. STP dikonfirmasi Suara NTB, Senin, 3 Desember 2018.

Dalam UU No. 5 Tahun 2014, kata Yus, Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan P3K. Perbedaan mendasar antara PNS dan P3K adalah P3K tidak mendapat jaminan pensiun seperti PNS.

Mengenai detail rekrutmen, penggajian, pengembangan karir P3K, kata Yus, Pemprov masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat. Disebutkan, untuk lingkup Pemprov NTB, jumlah tenaga honorer atau PTT sebanyak 138 orang.

Sedangkan secara keseluruhan, jumlah honorer K2 di NTB berdasarkan pendataan tahun 2013 lalu sebanyak 14.000 orang lebih. Jumlah tenaga honorer ini diperkirakan terjadi perubahan data, mengingat sebanyak 14.000 orang tersebut data lima tahun lalu.

‘’ Mudah-mudahan dengan adanya PP ini menjadi semangat baru bagi honorer dan PTT. Bahwa ada payung hukum pengangkatannya. PP 49 Tahun 2018,’’ jelasnya.

Keluarnya PP tersebut, kata Yus semangatya mengakomodir tenaga honorer yang sudah lama menunggu kabar tersebut. Karena bagaimanapun juga, belasan ribu tenaga honorer yang ada di NTB sudah memberikan pengabdian yang luar biasa bagi daerah. ‘’Bahwa inilah bentuk apresiasi pemerintah,’’ tandasnya. (nas)