Redesain Program Industrialisasi

Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/ist)

Kalangan DPRD NTB menyoroti program unggulan industrialisasi yang telah berjalan hampir dua tahun. Dewan menilai program industrialisasi berjalan tanpa arah, sehingga eksekutif diminta melakukan redesain.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., merespons sorotan wakil rakyat di Gedung Udayana tersebut. Bahwa, semua masukan dari Dewan akan menjadi perbaikan ke depannya.

Dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan APBD 2021, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, H.A.Rahman H. Abidin, S.E., menyampaikan beberapa catatan kritis Dewan, salah satunya terkait program industrialisasi. Terbangun kesan di masyarakat bahwa program industrialisasi yang dirancang saat ini seperti tanpa arah.

Bila diperhatikan peta jalan industrialisasi NTB, tidak memperlihatkan jalur yang tepat dan kuat untuk menuju sasaran manjadikan masyarakat NTB sebagai masyarakat industri.

‘’Bahkan terkadang masyarakat dikejutkan dengan langkah eksekutif yang tiba-tiba ingin menjadikan NTB sebagai pusat pengembangan sepeda motor listrik di Indonesia bahkan mungkin pula di dunia,’’ katanya.

Padahal masyarakat saat ini sudah paham terhadap kondisi industri di NTB. Memproduksi sepeda motor listrik tanpa mempertimbangkan kandungan lokalnya, sama saja dengan meningkatkan aktivitas impor untuk komponen pendukungan utamanya. ‘’Oleh karena itu, perlu dilakukan redesain program industrialisasi di NTB kalau tidak ingin menjadi program yang sia-sia,’’ ujarnya.

Banggar juga prihatin dengan tidak didukungnya dengan anggaran yang cukup terhadap program unggulan di beberapa organisasi perangkat daerah untuk menuju NTB Gemilang. Untuk program unggulan saja tidak tercukupi dukungan anggarannya, apalagi program reguler yang ada di OPD.

‘’Bila hal ini tidak menjadi perhatian gubernur dan jajarannya, Badan Anggaran sangat khawatir pencapaian NTB Gemilang dengan seluruh sasaran yang ada di RPJMD 2019-2023 akan sulit untuk dicapai,’’ katanya.

Banggar  menilai bahwa hanya bagian kecil saja dari kandungan RPJMD 2019-2023 yang telah menjadi acuan penyusunan RAPBD 2021. Padahal seperti diketahui betapa sulit dan dibutuhkan sumber daya yang tidak kecil untuk dapat menyelesaikan pekerjaan melakukan perubahan RPJMD 2019-2023 tersebut.

“Maka sudah sepantasnya bila RPJMD tahun 2019-2023 yang telah mengalami perubahan lebih tepatnya penyempurnaan tersebut menjadi acuan utama penyusunan RAPBD 2021,” tandas Rahman.

Wagub yang dikonfirmasi mengenai beberapa catatan Dewan tersebut mengatakan hal itu menjadi masukan bagi eksekutif. Semua masukan tersebut harus ditanggapi dengan positif,

‘’Karena (masukan) ini memang sangat kita butuhkan juga dalam membangun NTB. Kalau ada masukan, kita jadikan untuk koreksi apa yang perlu kita perbaiki ke depan. Sama-sama kita antara eksekutif dan legislatif dalam membangun ini,’’ katanya.

Dalam proses pembangunan, eksekutif tidak jalan sendiri. Tetapi ada pengawasan dari DPRD NTB. (Program industrialisasi) dipandang seperti itu. ‘’Tetapi eksekutif bisa menjelaskan lagi. Bahwa semuanya itu sudah terkonsep dengan baik,” tandasnya.

Senada dengan Wagub, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., mengatakan masukan dari Dewan merupakan cara saling memotivasi untuk bekerja lebih baik. Ia menjelaskan dalam pembahasan pra KUA PPAS sampai RAPBD 2021,  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar sudah berdialog panjang.

“Dan inilah hasil terbaik dari apa yang kita dialogkan dengan dinamika yang sangat tinggi. Ideal sempurna, mungkin belum. Tetapi kita tetap pada on the track, menuju apa yang ingin raih dalam RPJMD,” katanya.

Terkait program industrialisasi yang dinilai berjalan tanpa arah, Gita mengatakan Pemprov saat ini sedang menyiapkan Raperda Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi. “Sekarang, katakanlah tempo hari kita mendesain, roadmap seperti ini, target seperti ini. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada situasi yang berubah. Industrialisasi yang kita canangkan, roadmap-nya tidak bekerja di ruang hampa,” terangnya.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi satu dengan lainnya. Namun, ia menegaskan, Pemprov sudah memiliki target apa saja yang akan dicapai dalam program industrialisasi. (nas)