Rebut Hak Pejalan Kaki, Sejumlah Lapak di Wilayah Sikur dan Terara Ditertibkan

Petugas dari Satpol PP Lotim saat melakukan pembongkaran paksa terhadap lapak pedagang yang menyalahi aturan di wilayah Kecamatan Sikur dan Terara, Senin,  23 September 2019. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Sebanyak enam lapak dan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kecamatan Sikur dan Terara dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Timur (Lotim). Penertiban dilakukan karena keberadaan lapak dan PKL merebut hak pejalan kaki serta mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dengan melanggar peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007.

“Penertiban kita lakukan terhadap pedagang di wilayah Kecamatan Sikur dan Terara,” terang Kasat Pol PP Lotim, Baiq Farida Apriani, Senin,  23 September 2019.

Menurutnya, penertiban dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat selain dari pelanggaran perda yang dilakukan oleh para PKL tersebut. Teguran sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah, mengingat keberadaan lapak yang dibangun secara permanen tersebut di atas tanah negara. Selanjutnya dari Satpol PP juga selaku penegak perda melayangkan surat teguran, namun tidak indahkan.

Hingga satu bulan dilakukan pendekatan dan sosialisasi, PKL maupun pemilik lapak tetap tidak mengindahkan permintaan untuk secepatnya pindah, sehingga dilakukan pembongkaran paksa oleh petugas melalui surat perintah membongkar. Tidak ada perlawanan dalam tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas, namun diimbau kepada pedagang supaya tidak berjualan di atas trotoar yang diperuntukkan untuk pejalan kaki.

“Kita sudah sosialisasi, sudah memberi peringatan sehingga para pedagang siap dibongkar. Bahkan ada yang sudah membongkar. Itu tidak terlepas dari pendekatan secara kekeluargaan yang kami lakukan sebelumnya,”terang mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lotim ini.

Sementara, PPNS Satpol PP Lotim, Syahalamsyah, SH, Penertiban yang dilakukan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengembalikan marwah pejalan kaki. Di mana para PKL tidak diperbolehkan untuk mengubah fungsi trotoar hanya untuk kepentingan pribadi. Pasalnya pembangunan trotoar yang terdapat di pinggir jalan raya asal mulanya dihajatkan untuk pejalan kaki.

Terhadap PKL dan lapak-lapak permanen yang sudah ditertibkan ini supaya tidak lagi membangun lapak di tempat-tempat terlarang yang bertentangan dengan hukum. Diimbau supaya mencari tempat lain agar ke depan tidak lagi menjadi incaran petugas lantaran lokasinya yang salah. (yon)