Realokasi Anggaran Rp247 Miliar, Pemkot Tunda Banyak Program

H. Effendi Eko Saswito

Mataram (Suara NTB) – Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sedang menyiapkan skenario realokasi (refocusing) anggaran untuk penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Anggaran dibutuhkan mencapai Rp247 miliar lebih. Imbasnya, program organisasi perangkat daerah (OPD) terpaksa banyak ditunda.

Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito, Jumat, 5 Maret 2021 menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian 25 persen anggaran dari dana transfer umum. Pembagiannya terdiri dari 20 persen untuk perlindungan sosial, 15 persen untuk pemberdayaan ekonomi dan 60 persen untuk penanganan Covid-19.

Iklan

TAPD mulai melakukan pemetaan di masing- masing satuan kerja perangkat daerah dan tentunya disesuaikan dengan peraturan menteri keuangan tersebut. Pihaknya menyisir mana saja program yang bersentuhan langsung dengan perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. “Dana transfer umum kita itu sekitar Rp661 miliar. Dan, sekitar Rp165 miliar harus direfocusing,” jelas Sekda ditemui di ruang kerjanya.

Di satu sisi, dana transfer khusus DAU telah berkurang Rp18 miliar dari total Rp588 miliar menjadi Rp561 miliar lebih. Artinya, terdapat pengurangan 3 persen lebih. Sekda menambahkan, program OPD dinilai belum prioritas ditunda dulu atau dilakukan pergeseran. Sebelum pembahasan secara teknis item apa saja program yang akan digeser atau ditunda. Kata Sekda, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Bappeda diminta menelisik anggaran di OPD. Dasar itulah TAPD merumuskan bentuk refocusing anggaran. “Semua OPD akan kita kumpulkan untuk memberikan penjelasan refocusing anggaran tersebut,” tambahnya.

Khusus program prioritas yang menjadi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mataram tidak akan diganggu. Di antaranya, penanganan sampah dan penanganan Covid-19. Pihaknya akan mencari cara refocusing anggaran tidak terlalu banyak menyentuh penanganan sampah. Dengan kondisi saat ini saja sudah cukup berat dengan alokasi yang tersedia untuk menangani sampah secara paripurna.

Kepala BKD, H. M. Syakirin Hukmi menambahkan, refocusing anggaran Rp169 miliar telah ditemukan sumbernya. Anggaran harus disampaikan oleh kepala daerah dengan membuatkan laporan ke Kementerian Keuangan. Syakirin menambahkan, menjadi persoalan adalah pasal 7 dalam PMK 17 tahun 2021 bahwa daerah kembali diminta mengalokasikan maksimal 20 persen untuk sosial dan 15 persen pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, pasal 9 dalam peraturan sama juga kembali mengamanatkan minimal 8 persen dari DAU untuk penanganan Covid-19 dan minimal 30 persen dari dana insentif daerah. Jika dihitung demikian kata Syakirin, kebutuhan anggaran mencapai Rp60 miliar lebih. Jika dikalkulasi dengan pemotongan DAU sebelumnya Rp18 miliar lebih, sehingga total anggaran perlu dicarikan kembali sumbernya adalah Rp78 miliar lebih. “Makanya ini yang akan kita carikan dengan menyisir program di OPD,” lanjutnya.

Pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran paling besar adalah insentif tenaga kesehatan. Di tahun 2020 lalu, pembayaran insentif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun juga belum membayar insentif nakes selama empat bulan. Terbitnya aturan tersebut maka otomatis pembayaran nakes dibebankan ke pemerintah daerah. “Jika dihitung insentif nakes itu mencapai Rp16 miliar,” sebutnya.

Beban ditanggung daerah tidak saja insentif nakes yang menangani Covid-19, tetapi insentif bagi vaksinator. Pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk menghitung walaupun dasar persetujuan pembayarannya melalui Kemenkes. Sebab, pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 berbeda dengan vaksinator.

Tak Bisa Berinovasi

Refocusing anggaran memiliki dampak terhadap kinerja pegawai. Pasalnya, pegawai tidak bisa berinovasi untuk menyusun program yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab. “Akhirnya pegawai malas bekerja karena hanya menyelesaikan program rutin saja,” kata salah seorang kepala OPD yang enggan dikorankan namanya.

Dia mengaku, belanja dinas banyak yang harus dipangkas untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. Dengan kondisi ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena menjadi kebijakan dari TAPD.

Dia memahami bahwa kesehatan masyarakat menjadi prioritas sehingga mengorbankan banyak program di instansi teknis. Tetapi di satu sisi, peningkatan kualitas pelayanan di masyarakat juga penting. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional