Realokasi Anggaran, Program Prioritas Tak Diganggu

H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/bay)

Mataram (Suara NTB) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemkot Mataram harus melakukan tambal – sulam untuk memenuhi kebijakan refocusing anggaran. Program prioritas tidak diganggu gugat, termasuk pembiayaan rutin.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menjelaskan, refocusing anggaran dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Aturan itu mengamanatkan bahwa kabupaten/kota maupun provinsi harus memangkas 25-30 persen untuk penanganan pandemi Covid-19.

Iklan

Permintaan pemerintah pusat sudah dipenuhi. Dalam pasal lainnya di aturan tersebut bahwa dana alokasi umum (DAU) telah dipotong Rp18 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga meminta agar program penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dialokasikan anggaran. “Kita hanya berbicara DAU dipangkas untuk penanganan Covid-19,” kata Syakirin.

Bagi daerah yang tidak memenuhi amanat tersebut, Kementerian Keuangan tidak akan menyalurkan DAU sebesar 25 persen. Jika dihitung maka saldo yang ditunda Rp18 miliar setiap bulannya. Pemkot Mataram demikian kata Syakirin, tidak ingin hal itu terjadi, sehingga harus dipenuhi refocusing anggaran 8 persen dari Rp64 miliar. “Kita sudah laporkan refocusing anggaran ini ke pusat,” ulasnya.

Refocusing anggaran harus disisir ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). TAPD tidak melihat apakah dana itu dipergunakan atau tidak, tetapi pemenuhan kekurangan anggaran Rp18 miliar itu dibagi seluruh OPD. Pembagian itu berdasarkan porsinya bukan berdasarkan sisa anggaran di OPD yang tidak terpakai.

Penerapan sistem pemotongan anggaran berdampak minus anggaran dikelola OPD dibantah oleh Syakirin. Menurutnya, belanja pegawai, listrik dan lain sebagainya tidak diganggu. Pihaknya hanya memangkas belanja lain. “Kalau belanja wajib tidak mungkin dipotong,” tegasnya.

Alternatif ditempuh untuk memenuhi kekurangan anggaran adalah dengan sistem tambal – sulam. Artinya, OPD yang minus anggaran akan ditutupi oleh OPD lainnya yang memiliki anggaran lebih besar. Dicontohkan, Dinas Lingkungan Hidup tidak mungkin memenuhi, sehingga akan diambilkan dari OPD lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, H. M. Kemal Islam mengeluhkan sistem pemotongan anggaran oleh TAPD. Dari anggaran dikelola Rp37 miliar lebih, termasuk program pokok – pokok pikiran anggotan Dewan sebesar Rp27,5 miliar, gaji dan tunjangan pegawai Rp7 miliar. Setelah disisir tersisa anggaran Rp2,9 miliar. Tetapi dari Rp2,9 miliar ada hal – hal yang tidak boleh dikurangi. Seperti anggaran pematangan dan pembebasan lahan untuk mendukung program pemerintah pusat. “Jadi setelah dihitung anggaran bisa dipangkas atau refocusing itu Rp971 miliar. Itu silahkan saja diambil,” jawab Kemal.

Jika kebijakan merefocusing anggaran dari keseluruhan maka anggaran pokir dan lain sebagainya terpangkas. Di satu sisi, Ketua TAPD meminta tidak boleh mengganggu gugat anggaran Pokir Dewan. “Kalau begitu kita minus,” keluhnya.

Oleh karena itu, ia perlu menyamakan persepsi dengan BKD sehingga tidak melihat porsi anggaran keseluruhan, tetapi mengabaikan program prioritas lainnya. (cem)

Advertisement