Realokasi Anggaran Pemkot Kekurangan Rp78 Miliar

H. M. Syakirin Hukmi. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkot Mataram siap – siap gigit jari. Pasalnya, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kembali akan menyisir anggaran program di seluruh instansi teknis untuk menutupi kekurangan anggaran Rp78 miliar. Anggaran itu akan diarahkan untuk program sosial dan pemulihan ekonomi.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi menyampaikan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021, kabupaten/kota diminta melakukan penyesuaian alokasi dana transfer umum sebesar 25 persen atau sekira Rp600 miliar lebih dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Padahal, dana transfer khusus DAU telah berkurang Rp18 miliar lebih dari total Rp588 miliar lebih menjadi Rp 561 miliar lebih. Artinya, terdapat pengurangan 3 persen lebih.

Iklan

Di satu sisi, dana transfer yang berkurang kembali diarahkan oleh pemerintah pusat untuk penanganan sosial dan pemulihan ekonomi minimal 25 persen. “Kalau dana bagi hasil tidak dikurangi,” jelas Syakirin ditemui Kamis, 4 Maret 2021.

Refocusing anggaran Rp169 miliar telah ditemukan sumbernya. Anggaran harus disampaikan oleh kepala daerah dengan membuatkan laporan ke Kementerian Keuangan. Syakirin menambahkan, menjadi persoalan adalah pasal 7 dalam PMK 17 tahun 2021 bahwa daerah kembali diminta mengalokasikan maksimal 20 persen untuk sosial dan 15 persen pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, pasal 9 dalam peraturan sama juga kembali mengamanatkan minimal 8 persen dari DAU untuk penanganan Covid-19 dan minimal 30 persen dari dana insentif daerah. Jika dihitung demikian kata Syakirin, kebutuhan anggaran mencapai Rp60 miliar lebih. Jika dikalkulasi dengan pemotongan DAU sebelumnya Rp18 miliar lebih, sehingga anggaran perlu dicarikan kembali sumbernya adalah Rp78 miliar lebih. “Makanya ini yang akan kita carikan dengan menyisir program di OPD,” lanjutnya.

Pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran paling besar adalah insentif tenaga kesehatan. Di tahun 2020 lalu, pembayaran insentif oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat pun juga belum membayar insentif nakes selama empat bulan. Terbitnya aturan tersebut maka otomatis pembayaran nakes dibebankan ke pemerintah daerah. “Jika dihitung insentif nakes itu mencapai Rp16 miliar,” sebutnya.

Beban ditanggung daerah tidak saja insentif nakes yang menangani Covid-19, tetapi insentif bagi vaksinator. Pihaknya meminta Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk menghitung walaupun dasar persetujuan pembayarannya melalui Kemenkes. Sebab, pembayaran insentif nakes yang menangani Covid-19 berbeda dengan vaksinator. “Kenapa tidak dari awal diberikan pedoman sehingga kita tidak kelabakan menghitung,” kritiknya. (cem)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional